Pihak berwenang Turki menangkap lebih dari 500 orang yang dicurigai terlibat dengan Fethullah Gulen. Gulen pernah dituduh merencanakan kudeta yang gagal pada tahun 2016. Namun, penangkapan ini mendapatkan kritik keras dari politikus oposisi.

Dilansir dari Time of Israel, Jumat (21/10/2022) penangkapan itu terjadi ketika partai oposisi utama Turki mengajukan permohonan ke pengadilan tertinggi pada Selasa (18/10) untuk meminta penangguhan penegakan undang-undang media yang baru disetujui. UU tersebut mengamanatkan hukuman penjara bagi orang-orang yang dianggap menyebarkan 'disinformasi'.

Pekan lalu, parlemen menyetujui undang-undang 40 pasal yang mengubah undang-undang pers dan media sosial dengan tujuan memerangi berita palsu. Para pengkritik khawatir bahwa tindakan itu akan digunakan untuk tindakan keras lebih lanjut terhadap media sosial dan pelaporan independen saat negara itu menuju pemilihan.

-

-

Undang-undang, yang disetujui dengan suara dari partai yang berkuasa Erdogan dan sekutu nasionalisnya, mulai berlaku dengan publikasi di Lembaran Resmi sebelumnya pada hari Selasa.

Ketentuan yang paling kontroversial, Pasal 29, mengancam hingga tiga tahun penjara karena menyebarkan informasi yang 'bertentangan dengan kebenaran' tentang keamanan, ketertiban umum, dan kesehatan domestik dan internasional Turki untuk tujuan yang diduga menyebabkan 'kekhawatiran, ketakutan, dan kepanikan publik'.

Engin Altay, seorang anggota senior dari oposisi utama Partai Rakyat Republik, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk penangguhan penerapan Pasal 29.

"Ini adalah undang-undang yang (bertujuan untuk) menyajikan kebohongan (pemerintah) sebagai kebenaran, dan kebenaran sebagai kebohongan, dan tidak dapat diterima," kata Altay kepada wartawan setelah mengajukan pembelaan.

Partai akan mencari pembatalan seluruh undang-undang di kemudian hari. Erdogan mengusulkan undang-undang untuk memerangi disinformasi dan berita palsu, dengan mengatakan berita palsu dan meningkatnya "fasisme digital" adalah ancaman keamanan nasional dan global.

Partai Keadilan dan Pembangunan dan sekutu nasionalisnya mengatakan disinformasi mencegah orang mengakses kebenaran, merusak kebebasan berekspresi.

Partai yang berkuasa menyangkal bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk membungkam kritik. Sementara itu, penangkapan terhadap ratusan orang yang dituding memiliki hubungan dengan Gulen juga menuai kritik keras.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.