MANAGING Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan konsep ekonomi kerakyatan hanya sekadar jargon yang dibunyikan saat kampanye pemilihan presiden (pilpres). 

Sebab, pada kenyataannya, konsep tersebut tidak pernah benar-benar diimplementasikan. "Yang dilakukan adalah ekonomi kapitalisme, berpihak kepada perusahan besar. Itu yang selalu dijalankan. Jadi ekonomi kerakyatan itu jargon," ujar dalam sebuah diskusi, Jumat (21/10).

Baca juga: KPU Akui Politik Uang Masih Potensial Terjadi dalam Pemilu 2024

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa konsep ekonomi Pancasila tidak pernah benar-benar menjadi pegangan sebagai ekonomi Indonesia. Sebab, ekonomi Pancasila selalu ingin dijabarkan sebagai ekonomi positif yang membutuhkan pembuktian.

Padahal, konsep tersebut seharusnya merupakan ekonomi normatif yang berdasarkan ideologi. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Anthony menyebut ekonomi Pancasila justru terejawantah di negara-negara Skandinavia.

"Keadilan sosial di sana jauh lebih baik. Untuk apapun, mereka sudah memenuhi kriteria sebagai ekonomi Pancasila," imbuhnya.

Baca juga: Kepala Daerah Diimbau Perkuat Satlinmas Hadapi Pemilu 2024

Dirinya berpendapat konsep yang bisa membawa Indonesia menuju kesejahteraan adalah ekonomi konstitusi. Dalam arti sempit, konsep ini menekankan pentingnya keselarasan semua undang-undang dan peraturan di bawahnya dengan UUD 1945.

Oleh sebab itu, tidak boleh ada undang-undang yang menabrak UUD 1945. Di sisi lain, semua peraturan yang ada juga tidak boleh menabrak UU. Sebab, semua muaranya berujung pada UUD 1945.(OL-11)