JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan alasan partainya memberikan teguran kepada beberapa anggota Fraksi PDI-P DPR pada 5 Oktober 2022.

Ada dua alasan hingga teguran tersebut dikeluarkan.

Pertama, pembentukan Dewan Kolonel yang dinilai seperti organisasi sayap partai. Padahal, DPP PDI-P menilai, tidak ada organisasi partai yang strukturnya mirip militer.

Baca juga: DPP PDI-P Beri Teguran Keras dan Terakhir pada Dewan Kolonel, Berpotensi Pemecatan?

"Jadi mau dibuat organisasi sayap underbow dari partai, itu semua harus mengacu kepada aturan induk organisasi itu AD/ART partai, peraturan-peraturan organisasi lainnya," kata Komarudin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).

"Nah apalagi tidak ada itu di AD/ART, organisasi sayap partai itu berbau militer, itu tidak ada," sambungnya.

Dengan demikian, lanjut Komarudin, tidak ada di tubuh PDI-P yang namanya Dewan Kolonel ataupun Dewan Jenderal.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Alasan kedua, Komarudin menyatakan bahwa beberapa anggota partai itu tidak boleh mengungkapkan dukungan calon presiden (capres) terhadap siapa pun sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan pencapresan.

"Perintah keputusan menyangkut dukung mendukung capres itu bagi struktur partai atau anggota DPR itu kan elitenya PDI Perjuangan," kata Komarudin.

"Jadi tidak bisa membagi kubu-kubu, mendukung si A, si B semua tegak lurus untuk mengamankan keputusan kongres yaitu menunggu keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri. Jadi tidak bisa dibuat kubu-kubuan itu," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Baca juga: Dansa Politik Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Diberitakan sebelumnya, sekumpulan kader PDI-P mulai terang-terangan mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai capres 2024.

Suara dukungan itu terlihat dari adanya pengakuan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR.

Mereka mengaku telah membentuk kelompok yang bertugas mempersiapkan Puan Maharani menuju pencapresan. Kelompok itu bernama "Dewan Kolonel".