MerahPutih.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus menggemakan Pancasila bagian kehidupan sehari-hari. Bahkan, lembaga yang dibentuk Presiden Joko Widodo ini, mengklaim telah menyiapkan 17 buku pendidikan Pancasila.

17 Buku itu, untuk kebutuhan pendidikan bagi lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga lembaga perguruan tinggi.

Baca Juga:

BPIP Nilai Produk Minyak Goreng Seharusnya Dikuasai oleh Negara

Panasehat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Pdt Dr Andreas A Yewangoe mengatakan, struktur buku pendidikan Pancasila itu berbeda yang dihasilkan BPIP dengan pendidikan moral pancasila (PMP) yang lebih menitik beratkan pada doktrin.

"Buku pendidikan Pancasila yang dihasilkan BPIP dibuat dengan struktur sedemikian rupa sehingga 30 persen saja yang sifatnya teori dan 70 persen dalam buku itu sifatnya praktis," tegasnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/10).

Menurut dia apabila 17 buku itu diterapkan mulai dari lembaga pendidikan PAUD hingga lembaga perguruan tinggi lebih praktis dilakukan dan diterapkan para siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menegaskan, negara RI harus kembali ke filsafat asli yang dianut dan dijalankan bangsa Indonesia seperti semangat gotong royong, namun semangat gotong royong menghadapi banyak tantangan oleh berbagai perkembangan.

"Tantangan yang paling besar adalah tantangan modernitas yang menekankan kepada individulitas di atas komunalitas yang sangat mendominasi," katanya.

Ia menilai, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, berdampak banyak orang sibuk dengan diri sendiri. Misalnya, bermain handphone sekalipun berada dalam suatu komunitas.

"Hal ini merupakan tantangan yang nyata," kata Andreas A Yewangoe.

Ia menegaskan, jika ingin kembali pada prinsip gotong royong maka gotong royong, harus diartikan kembali dengan apa yang dimaksudkan gotong royong seperti dalam pemahaman masyarakat yang didominasi masyarakat agraris.

"Mungkin dengan label gotong royong tetapi dengan pemahaman yang baru dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan," kata Andreas dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

BPIP Peringatkan Pemerintah Tak Lupakan Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan