Iran dan negara muslim menjadi korban pertarungan tidak imbang lima anggota DK PBB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Amerika Serikat telah melakukan banyak upaya untuk mengubah  perilaku  pemerintahan di Iran. Upaya terakhir yang dilakukan Amerika Serikat ini dengan menggunakan tuduhan pembunuhan terhadap Mahsa Amini oleh aparat kepolisian Iran.

Hal itu disampaikan Duta Besar Iran di Indonesia, Mohammd Khoush Heikal Azad dalam acara Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta hari Kamis (20/10/2022). Hadir membuka acara ini Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod M.Si.

Isu yang diangkat ini adalah sebagian dari paparan mengenai program nuklir Iran yang dinyatakan bertujuan damai. Menurut Dubes Iran Mohammad Azad, kerusuhan di Iran dimulai dari dua kata kunci penciptaan korban dan membunuh Mahsa Amini oleh aparat kepolisin Iran di media sosial dengan mengaktifkan robot dengan tujuan menggulingkan pemerintah Iran. Setelah sebulan penyelidikan yang teliti oleh 19 dokter ahli, katanya, ditentukan bahwa almarhumah Mahsa Amini  meninggal dunia karena komplikasi otak yang sudah lama dialaminya.

Dubes Iran Mohammad Azad menjelaskan bahwa ratusan ribu orang Iran sangat menentang para musuh di Iran dan orang Iran yang jumlahnya sedikit di luar negeri. Para pendukung kerusuhan di luar negeri merupakan orang-orang munafik.  Kelompok Mujahidin Khalq misalnya merupakan pembelot dan orang orang yang ingin menciptakan kerajaan. "Mereka yang suka sekali Shah Iran yang dijatuhkan rakyat Iran tahun 1979," tutur Dubes Iran Mohammad Azad.

Selain itu di luar negeri aktif pula Partai Komala Kurdistan yang pada awal revolusi Iran ingin memisahkan dari Iran. Setelah 43 tahun mereka tujuan sama,  mereka jumlahnya kecil dibandingkan jumlah orang Iran  di luar negeri

Dubes Iran Azad dalam penutupan kuliahnya menegaskan, periode hegemoni telah berakhir dan dalam pandangan dan dalam tatanan baru. "Dan dengan penurunan relatif kekuatan besar negara-negara tertentu maka negara- negara dengan kekuatan medium power harus berupaya memperlihatkan kedudukan mereka melalui berbagai cara dalam peta politik dunia," katanya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod M.Si menyatakan bahwa Kuliah Umum Dubes Iran Mohammd Khoush Heikal Azad ini akan dilanjutkan dengan Diskusi Buku karya Dubes Dian Wirengjurit. Dubes Dian adalah Dubes RI di Iran pada tahun 2012 sampai 2016.

Mengenai buku yang ditulis Dubes Dian ini dikatakan penting untuk mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UMJ Konsentrasi Hubungan Internasional. Buku ini jelas Rektor UMJ, berbicara soal nuklir, bicara soal militer termasuk banyak hal mengenai embargo senjata.

"Bagi saya negara seperti Iran dan juga negara-negara Muslim lainnya sesungguhnya menjadi korban pertarungan yang tidak seimbang terutama melalui lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Ini merupakan ketidakadilan global dimana lima negara ini bisa semena-mena, bisa seenaknya sendiri dan mengatur kemauan sendiri

Pada satu sisi aturan yang sama berlaku untuk negara tertentu tapi pada sisi lain tidak berlaku untuk negara lain," tutur Rektor UMJ. "Ketidakakadilan global ini saya fikir akan berakhir ketika isu Perang Dingin berakhir saat runtuhnya Uni Soviet. Tetapi dalam perkembangan berikutnya yang terjadi adalah Uni Soviet mengalami metamorfosis yang wujudnya menjadi Rusia," jelas Dr. Ma'mun Murod.

Menurut Rektor UMJ, terdapat sisi lain yang muncul yakni adanya negara superpower baru yang bernama China. Dalam perjalanannya juga dalam banyak hal sudah menunjukkan arogasninya dengan menebar utang luar negeri ke berbagai negara yang salah satu korbannya Indonesia, katanya.

Penulis buku Iran: Nuklir, Sanksi Militer dan Diplomasi Dian Wirengjurit menyebutkan berbagi bukti menunjukkan Amerika Serikat berusaha untuk menjatuhkan berbagai sanksi karena Iran dituduh mengembangkan senjata nuklir. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani dalam pembahasan buku ini antara lain perlunya membedakan antara pengembangan nuklir untuk tujuan damai dengan nuklir untuk senjata. Indonesia memiliki pendapat untuk menolak segala bentuk pengembangan nuklir untuk senjata namun mendukung nuklir untuk tujuan damai seperti untuk energi listrik.

Kegiatan diskusi buku dengan Moderator Dr. Asep Setiawan ini merupakan kerjasama Program Studi Ilmu Politik, Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Centre for Economic and Democracy Study, Penerbit Kompas serta didukung Asosiasi Program Studi Ilmu Politik.