KALIMANTAN, JITUNEWS.COM - Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi prioritas percepatan penurunan stunting dengan angka prevalensi stunting ke 7 tertinggi setelah NTT, Sulbar, Aceh, Sultra, Kalsel, dan NTB. Angka prevalensi stunting di provinsi Kalimantan Barat masih berada pada angka 29,8 persen. Angka ini termasuk kategori tinggi menurut WHO yakni 20 - 30 persen.

Sebagai upaya penguatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam mempercepat penurunan stunting, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Sekretariat Wakil Presiden melaksanakan Kegiatan Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Mercure Pontianak, pada Rabu (19/10/2022).

Kegiatan Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat ini dihadiri bersama Sekretariat Wakil Presiden dan 19 K/L yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu hadir pula perwakilan akademisi, perguruan tinggi dan mitra pembangunan.

Ciptakan Indonesia Emas 2045, Ini 4 Hal yang Harus Diperhatikan

Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa mengatakan, perlu komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk mempercepat penurunan stunting di daerah. Menurut Jelsi, koordinasi antar sektor di daerah harus ditingkatkan dengan optimalisasi peran dan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta peningkatan peran Tim Pendamping Keluarga.

Selain itu, Asdep Jelsi mengatakan Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan penanganan stunting yang dilakukan TPPS, serta intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran pada lokus prioritas stunting.

"Pelibatan Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, private sektor dan media juga harus dilakukan daerah," ujar Asdep Jelsi saat menyampaikan sambutan mewakili Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto.

Menambah penjelasan Jelsi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretarian Wakil Presiden Suprayoga Hadi menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah daerah sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerahnya. Menurutnya masih ditemukan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan di daerah seperti kendala terkait tata kelola, kendala dalam intervensi spesifik dan beberapa kendala terkait intervensi sensitif.

Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan komitmennya untuk mempercepat penurunan stunting dan mencapai target 17 persen tahun 2023. Hal itu kemudian diikuti penyampaian komitmen para Bupati dan Walikota dari 6 kabupaten kota yang hadir yakni walikota Pontianak, Bupati Kubu Raya, Wakil Walikota Singkawang, Wakil Walikota Bengkayang dan Bupati Landak yang diwakili Sekda.

Penyampaian komitmen Wakil Gubernur dan Walikota serta Bupati dituangkan dalam aksi nyata percepatan penurunan stunting oleh setiap Kepala OPD yang hadir dalam bentuk rencana kerja pasca Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya akan dipantau secara berkesinambungan oleh Kemenko PMK bersama Sekretariat Wakil Presiden dan K/L terkait.