JawaPos.com – Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan penggunaan sirup paracetamol yang diduga dapat menyebabkan gangguan gagal ginjal pada anak. Merespons kasus tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengidentifikasi 15 dari 18 obat sirup yang masih mengandung etilen glikol.

Merespons ini, Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menilai, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Sebab, salah satu fungsi BPOM melaksanakan pengawasan obat dan makanan sebelum dan selama beredar.

“Karena itu, BPOM harus memastikan semua obat yang beredar di masyarakat sudah aman, berkualitas, dan bermanfaat. Kalau ada obat legal yang beredar tidak memenuhi standar tersebut, maka hal itu berkaitan langsung dengan tidak berjalannya fungsi pengawasan BPOM dengan baik,” kata Lucy kepada wartawan, Kamis,(20/10).

Terlebih, BPOM yang mengeluarkan izin edar obat di Indonesia. Karena itu, Lucy meminta BPOM harus bertanggung jawab atas izin edar suatu obat yang telah dikeluarkannya.

“Untuk itu, BPOM harus menjelaskan kepada masyarakat terkait pertimbangan mengeluarkan izin edar sirup paracetamol. Begitu juga obat sirup lainnya yang ditemukan Kementerian Kesehatan masih mengandung etilen glikol,” tegas Lucy.

Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, BPOM seharusnya dapat mengevaluasi kembali prosedur pengeluaran izin edar obat di Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar kasus seperti obat sirup paracetamol tidak terulang lagi.

“BPOM juga harus mengevaluasi prosedur pengawasan obat yang beredar di Indonesia. Dengan begitu, semua obat yang beredar di Indonesia dipastikan aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pinta Lucy.

Dengan demikian, lanjut Lucy, BPOM harus bertanghung jawab atas terjadi kasus obat sirup paracetamol yang berdampak pada kasus gagal ginjal pada anak-anak.

“Untuk itu, BPOM harus mengevaluasi semua prosefur pengawasan obat agar kasus seperti itu tidak terulang kembali,” demikian Lucy menandaskan.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan