FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman cuaca ekstrem mulai dirasakan masyarakat Indonesia. Menyikapi hal itu, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berisiko tinggi terpapar bencana.

Wilayah pulau Jawa terutama bagian selatan menjadi salah satu yang menjadi atensi pemerintah dalam kesiapsiagaan bencana.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai risiko bencana ini. Upaya penanganan pun telah disusun bersama dengan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana.

’’Sudah kita petakan kemarin. Itu termasuk Jawa bagian Selatan,” ujarnya ditemui usai membuka acara High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-FRPD) di Jakarta, Rabu (19/10).

Dia pun menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengupdate kondisi di lapangan setiap hari. Khususnya, untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Sosial (Kemensos). ”Karena tiga kementerian/lembaga itu bisa menjadi ujung tombak termasuk tahap tanggap bencana,” ungkap Mantan Mendikbud tersebut

Dengan adanya laporan setiap hari ini, lanjut dia, diharapkan bisa mengantisipasi kejadian bencana di daerah. Termasuk upaya penanganannya. ”Bisa lebih tepat dan cepat agar tak ada risiko besar yang terjadi dan pengurangan risiko bisa ditekan,” sambungnya.

Dalam dua minggu terakhir, BNPB mencatat, telah terjadi 227 bencana alam di Indonesia. Di mana, semua kejadian bencana dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi basah. Banjir menjadi kejadian bencana yang paling banyak terjadi, disusul tanah longsor. Akibat bencana ini, 23 jiwa meninggal dunia, 1 jiwa hilang, dan 19 jiwa luka-luka/sakit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, orang disabilitas jadi salah satu kelompok yang paling rentan terpapar bencana. Hal ini pula yang jadi bahasan dalam HLIGM-FRPD.

Indonesia sendiri, kata dia, sudah melakukan upaya antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya bencana di sekitar penyandang disabilitas. Salah satunya, dengan adanya penemuan tongkat pintar adaptif untuk disabilitas netra. ’’Kita punya tongkat pintar yang memberikan peringatan bagi penyandang disabilitas netra ketika ada air, bahkan bencana di sekitar mereka,” paparnya.

Tongkat itu akan bergetar dan berbunyi sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan kewaspadaan guna menghindar atau menjauhi area lokasi bencana. Pada 2021, sebanyak 5.420 unit tongkat adaptif dan 50 unit sensor air disabilitas netra telah dibagikan. Tahun ini, ditargetkan 10 ribu alat bantu bisa tersalurkan.

Di sisi lain, model pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat berbasis individu dan kelompok juga telah melibatkan unsur penyandang disabilitas. Sehingga, penyandang disabilitas, bukan lagi hanya menjadi objek yang ditolong, namun telah berkembang sebagai subjek yang menolong dalam penanggulangan bencana.

Misalnya, pada relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Jogjakarta yang memiliki Difabel Siaga Bencana (Difagana). Capaian-capaian ini yang nantinya juga akan dibagikan Indonesia dalam penyelenggaraan HLIGM-FRPD yang digelar tiga hari. (jpg/fajar)