AKURAT.CO Australia menegaskan tidak akan lagi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dalam pembalikan kebijakan yang dikritik oleh Israel tetapi disambut oleh Palestina.

Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan bahwa status kota itu harus diputuskan oleh pembicaraan damai Israel-Palestina saat dia mencabut keputusan kontroversial oleh pemerintah konservatif sebelumnya.

"Australia berkomitmen untuk solusi dua negara di mana Israel dan negara Palestina masa depan hidup berdampingan, dalam perdamaian dan keamanan, dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak prospek ini," kata Wong dalam pernyataannya.  

Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh, yang menyambut baik langsung mengatakan bahwa putusan Australia sejalan dengan hukum internasional. Menurutnya, langkah Canberra juga telah mengirim pesan ke Israel bahwa dunia tidak menerima pencaplokannya atas Wilayah Palestina.

Shtayyeh pun telah memuji PM Australia yang saat ini memerintah, Anthony Albanese. Ia mengatakan bahwa Albanese membuat keputusan yang 'bijaksana dan berani', yang menurutnya telah membuktikan 'penghormatan dan keselarasan Australia dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kebebasan, dan hak-hak sah rakyat Palestina'.

Shtayyeh kemudian melanjutkan harapan agar Australia mengakui bahwa negara Palestina adalah pada perbatasan Green Line 4 Juni 1967, dan bahwa Yerusalem adalah ibukotanya.

Sambutan positif atas langkah Australia juga disampaikan oleh Hussein Al-Sheikh, pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina. 

"Kami menghargai keputusan Australia tentang Yerusalem dan seruannya untuk solusi dua negara di bawah legitimasi internasional, dan pernyataannya bahwa masa depan kedaulatan atas Yerusalem tergantung pada solusi permanen berdasarkan pada legitimasi internasional, yang merupakan solusi dua negara,"  katanya di Twitter.

Sebaliknya, pemerintah Israel telah mengatakan kecewa dengan putusan Australia.