Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, seluruh kader PDIP termasuk anggota legislatif dan kepala daerah harus fokus bergerak ke bawah membantu pemerintahan Presiden Jokowi terkait perekonomian rakyat, termasuk bencana yang melanda belakangan ini, seperti banjir dan longsor.

Dia pun mewanti, siapa pun kader partai yang menyinggung soal dukung mendukung calon presiden sebelum ditetapkan ketua umum, maka berpotensi terkena sanksi disiplin.

“Siapa pun yang menyebut (mengklaim/mendukung) nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi,” kata Hasto di Sekolah Partai Partai PDIP, Lenteng Agung Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Peringatan ini disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya dukungan dari Ketua DPC PDIP Solo FX Rudyatmo yang disebut-sebut secara terang mendorong Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden.

“Saya belum membaca pernyataannya (FX Rudyatmo), namun sekiranya itu benar, maka itu pelanggaran. Hal itu akan berlaku sama dengan kader lain yang jika melakukan hal tersebut,” jawab Hasto ketika ditanya wartawan mengenai apakah akan ada sanksi disiplin buat mantan Walikota Solo itu.

Hasto menjelaskan, alasan PDIP yang belum mengusung atau mendukung nama siapa pun untuk Pilpres 2024 hanyalah soal momentum. Menurut dia, segala sesuatu harus diputuskan oleh partai dengan cara bertahap.

“Segala sesuatu ada momentum dan tahapannya. Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada saat yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum. Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir,” Hasto menutup.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya angkat bicara mengenai Capres 2024. Ia mengatakan kader yang bermanuver silahkan keluar dari PDIP. Ketua Umum yang punya hak prerogatif untuk memilih kandidat capres 2024.