Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) semakin gencar meredam laju industri semikonduktor China. Dengan dalih melindungi perusahaan Amerika Serikat dan keamanan nasional, Presiden Joe Biden terus membatasi ruang gerak perusahaan semikonduktor yang terkait dengan China.

Biden menerapkan kebijakan ekspor semikonduktor ke China. Pada dasarnya kebijakan tersebut meregulasi transfer teknologi dari Amerika Serikat ke China. Selain itu, kemampuan China untuk memproduksi semikonduktor akan menurun.

Semikonduktor atau yang sering disebut chip merupakan bahan paling mendasar dari industri elektronik modern, digunakan mulai dari komputer, kendaraan listrik, hingga teknologi militer high-end.

-

-

Maka, China pun berinvestasi besar-besaran di industri semikonduktor. The Sydney Morning Herald melaporkan pemerintah China di bawah komando Presiden Xi Jinping sudah menggelontorkan anggaran lebih dari US$ 100 miliar untuk perkembangan industri semikonduktor domestik.

Anggaran tersebut merupakan bagian penting dari program "Made in China 2025", yang menjadi langkah awal rencana ambisius China memimpin di sektor artificial intelligence, kendaraan otonom, next-gen information technology, robotik dan kedirgantaraan, dan teknologi lainnya pada 2049.

Namun, rencana besar tersebut kini mendapat hambatan besar dari Amerika Serikat. Kebijakan larangan ekspor yang diterapkan Biden dikatakan membuat industri semikonduktor China runtuh.

"Satu ronde sanksi dari Biden membuat kerusakan lebih besar ketimbang empat tahun sanksi yang diberikan di era mantan Presiden AS Donald Trump," cuti seoraang pengusaha dengan nama Lidang dalam sebuah thread yang diterjemahkan oleh Jordan Schneider, analis senior di Rhodium Group, sebagaimana dilansir news.com.au, Senin (17/10/2022).

Tidak hanya melarang ekspor chip dan transfer teknologi, Biden juga melarang warga Amerika Serikat untuk bekerja di perusahaan semikonduktor China.

Dalam kebijakan baru tersebut, warga atau entitas AS harus mendapat izin dari Departemen Perdagangan sebelum memberikan support ke perusahaan China.

Warga yang melanggar aturan tersebut akan ditangkap.

Dengan kata lain, Pemerintah AS melarang warganya untuk bekerja di perusahaan China, kecuali ada izin.

"Mudahnya, Biden memaksa warga Amerika Serikat yang berkerja di perusahaan China untuk memliih berhenti bekerja atau kehilangan kewarganegaraanya," kata Lidang.

Wall Street Journal melaporkan setidaknya ada 43 eksekutif senior warga negara AS yang bekerja di 16 perusahaan semikonduktor China yang sudah melantai di bursa. Mereka berada pada posisi manajemen C-level, mulai dari chief executive, vice presiden hingga chairman.

Itu baru manajemen tingkat atas, belum lagi banyak staff warga negara AS yang bekerja di perusahaan China. Banyak warga negara AS yang memiliki kemampuan mumpuni ditarik ke China melalui berbagai program, misalnya "Thousand Talents" yang diperkenalkan pemerintah China pada 2008.

Financial Times melaporkan perusahaan AS Lam Research sudah mulai menarik karyawannya dari perusahaan Yangtze Memory Technologies Corp. Selain itu, Lam Research juga memberitahukan ke karyawan lainnya untuk "menjauh" dari perusahaan China.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning mengatakan Amerika Serikat menyalahgunakan kontrol ekspor untuk memblokir dan melumpuhkan perusahaan-perusahaan China.

"Kebijakan tersebut berlawanan dengan prinsip persaingan yang sehat dan aturan perdagangan internasional. Itu tidak hanya merugikan hak dan kepentingan sah dari perusahaan China, tetapi juga merugikan kepentingan perusahaan AS," kata Mao.

TIM RISET CNBC INDONESIA

[-]

-

'Kiamat' Chip Hantui Pabrikan Mobil, Lokal Jadi Penyelamat?
(pap/pap)