GELORA.CO - Bekas penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum cukup bukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el).

Novel merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini.

"Dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktiannya."

"Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya penyidiknya saya kok, saya lebih tahu," kata Novel dalam tayangan video di dalam saluran YouTube miliknya, dikutip pada Rabu (19/10/2022).

Tribunnews sudah mendapat izin dari Novel Baswedan untuk mengutip pernyataan di dalam podcast tersebut.

Novel yang kini berstatus ASN Polri itu menegaskan, hal tersebut bukan untuk membela Ganjar, melainkan membela kebenaran dan keadilan.

"Jadi, kita bukan membela-bela. Apakah berarti saya membela pak Ganjar? Bukan. Saya membela kebenaran. Saya membela keadilan," ucapnya.

Novel menuturkan, nama Ganjar memang sering disebut dalam persidangan kasus korupsi KTP-el.

Bahkan, politikus PDIP itu beberapa kali diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

"Tapi, membicarakan soal hukuman proses hukum, apalagi hukum pidana, itu ada standar pembuktian yang harus bisa terpenuhi."

"Bukan sekadar kemudian 'Oh, udah deh ini kenain dulu, nanti kalau enggak bisa dihentikan'. Apakah boleh seperti itu? Ini yang merusak di KPK," bebernya.

Novel menyampaikan hal tersebut ketika menyinggung penyelidikan Formula E yang menyeret Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia menekankan, penanganan kasus dugaan korupsi di KPK tak boleh dipolitisasi.

"Jadi, bukan untuk membela kasus, kebetulan Bang Anies yang kemudian dikaitkan oleh perkara ini."

"Saya pun sangat meyakini bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan dalam tuduhan tadi. Kalaupun seandainya beliau berbuat, saya enggak akan membela."

"Kepentingan ini kenapa penting disampaikan ke publik, artinya paling penting adalah jangan sampai KPK dipakai jadi alat untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Jadi, kita jaga KPK-nya," tutur Novel.

Dalam pemberitaan di sebuah media nasional, Ketua KPK Firli Bahuri disinyalir menekan satuan tugas (satgas) penyelidik agar menaikkan status penanganan Formula E ke tahap penyidikan.

Terdapat keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024.

Terkini, Anies telah dideklarasikan Partai NasDem sebagai capres 2024.

Pertimbangan penetapan tersangka itu bermodal pendapat ahli hukum yang menilai kasus Formula E merupakan pelanggaran tindak pidana korupsi.

"Firli meminta agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka, sebelum partai politik mendeklarasikannya sebagai calon presiden," ujar sumber dari unsur penegak hukum, dikutip dari media nasional.

Dalam gelar perkara atau ekspose yang digelar pada Rabu 28 September 2022, Firli yang memimpin forum, disebut berusaha meyakinkan para peserta ekspose, baik satgas penyelidik, tim penyidik, maupun tim penuntut.

Firli disebut turut mengingatkan, KPK mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan (SP3) sebagaimana pasal 40 UU KPK, jika tim penyidik nantinya tidak menemukan cukup bukti.