Apresiasi itu disampaikan pemerintah lewat pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis pada Selasa (18/10). Kemlu mengatakan kebijakan Australia ini diharapkan dapat berkontribusi bagi upaya penyelesaian damai konflik Palestina dan Israel.

"Indonesia menyambut baik keputusan Australia di bawah PM (Anthony) Albanese yang telah menarik pengakuan terhadap Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel," kata Kemlu.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengapresiasi komitmen Australia untuk mendukung two-state solution atau solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel, dengan batas-batas wilayah yang diakui secara internasional.

Pembatalan pengakuan terhadap Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada Selasa.

 Ia mengatakan status Yerusalem harus diputuskan lewat dialog damai antara Israel dan Palestina, bukan lewat keputusan unilateral.

"Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak (solusi dua negara). Kantor Kedutaan Australia telah ada dan akan selalu ada di Tel Aviv," ujarnya, seperti dimuat AFP.

Pada 2018, Partai Buruh yang dipimpin Albanese telah bersumpah untuk membalikkan langkah Canberra dari Partai Liberal yang dipimpin Scott Morrison untuk mengakui bagian barat Yerusalem sebagai ibukota Israel jika terpilih.

Morrison telah berusaha untuk memenangkan Partai Liberal untuk memperpanjang masa jabatannya dalam pemilihan nasional Mei 2022. tetapi dikalahkan oleh Albanese.