PRFMNEWS - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada empat topik utama dalam Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) IV Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada.id).

Empat hal itu terkait organisasi, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan inovasi siaran. Di luar itu Ganjar juga menegaskan bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan LPPL di setiap daerah.

"Diharapkan musyawarah ini betul-betul bisa merumuskan apa-apa yang menjadi kehendak bersama. Saya berharap dari klaster persoalan yang ada itu nantinya keluar solusi yang mungkin akan dikerjakan dalam satu semester ke depan," kata Ganjar saat membuka Muskernas IV Persada.id di Hotel Griya Persada, Bandungan, Kabupaten Semarang, Senin 18 Oktober 2022.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Resmikan Mal Pelayanan Publik ke-17 di Jawa Tengah

Ganjar menjelaskan persoalan organisasi itu meliputi keanggotaan dan pendanaan. Persoalan kelembagaan lebih pada perizinan yang rumit.

Sementara persoalan SDM adalah bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota agar kemampuannya meningkat. Terakhir mengenai pengembangan inovasi siaran lebih pada cara beradaptasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

"Saya sih berharap ada champion-champion dari LPPL di masing-masing kabupaten/kota yang bisa ditiru. Ini lembaganya bagus, jadi ini patokannya. Ini manajerialnya bagus, ini pengembangan SDM bagus. Kalau itu semua sudah maka kita akan dorong untuk yang lain meniru. Dalam waktu enam bulan bisa selesai. Nanti kita undang kawan-kawan yang punya kapasitas untuk mendampingi," kata Ganjar yang juga Ketua Umum Persada.id.

Baca Juga: PSI Deklarasikan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid Capres 2024, Disebut Kombinasi Terbaik

Dalam pengembangan inovasi siaran, Ganjar mendorong agar radio dan televisi lokal mampu hadir dalam multi platform. Seperti diketahui, tantangan radio sekarang ini sangat besar.

Tidak bisa lagi menggunakan pola-pola lama karena itu hanya akan mengcover yang betul-betul pencinta radio, bukan masyarakat secara luas apalagi anak-anak muda.

"Nah anak-anak sekarang mendengarkan radionya sudah digital lho ya, sudah multi platform. Radio setelah penyiaran sebenarnya pemberitaan bisa di-extend melalui medsos. Baik juga setiap LPPL memiliki medsos sehingga selesai siaran informasi bisa diberikan melalui penggalan-penggalan dan masyarakat bisa mendapatkan informasi dari manapun. Harus kekinian. Ruang interaksi dengan anak-anak muda harus diberikan," jelasnya.

Baca Juga: Ruwatan Bumi Digelar di Borobodur, Ganjar Pranowo: Komitmen G20 untuk Kembali ke Lingkungan

Terkait multi platform itu, menurut Ganjar sudah banyak contohnya. Radio lokal tinggal mereplikasi apa yang sudah ada itu. Bukan tidak mungkin jika perlu Persada.id membuatkan platform khusus.

"Saya akan dukung dan bantu untuk pengembangan multi platform ini. TV penting, radio penting, sekarang yang multi platform bagaimana, katakan medsos ya, anak-anak sekarang misal malas mendengarkan radio tapi bisa mendengarkan melalui gawai ini, nah kita siarkan link-nya. Orang akan melihat terus maka pemberian informasi publiknya bisa jauh dan panjang, kemudian semua bisa mengakses," tegasnya.

Selain itu, untuk dapat perbaikan empat poin penting itu juga membutuhkan komitmen dari masing-masing pemerintah daerah.

Baca Juga: Hasil Survei Poltracking : Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo di Posisi Teratas

Dukungan pemerintah ini dapat berupa pelatihan manajerial dan dukungan anggaran jika radio atau televisi lokal itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu dukungan SDM dari pemerintah daerah juga diperlukan agar organisasi berjalan dengan baik.

"Kalau semuanya sudah maka terakhir konten apa yang diberikan. Kontennya banyak yang sifatnya, maaf, kalau publik melihat radio televisi pemerintah kayak gitu aja. Maka ini perlu istilahnya lebih nge-pop, lebih bisa diterima khalayak ramai dan generasi kekinian. Idenya dari kawan-kawan di musyawarah ini ya radionya musti kekinian. Komitmen inilah yang coba kita bicarakan hari ini. Rekomendasinya nanti bisa kita berikan, mana yang harus ke kementerian, mana yang harus ke kepala daerah, maka saya bilang ini DPRD perlu juga diajak agar mereka mengerti karena kepentingan untuk menyiarkan ini penting," ungkapnya.***