KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan semua pihak untuk tidak ragu dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Kepala Negara, proyek IKN yang berjangka panjang hingga 2045 itu memiliki landasan hukum dan dukungan politik kuat. 

"Bapak Ibu tidak perlu ragu dan bimbang (dengan IKN, red). Karena payung hukumnya sudah jelas yaitu UU No 3 Tahun 2022," kata Presiden di acara Ibu Kota Nusantara: Sejarah baru Peradaban Baru, di Jakarta, Selasa (18/10/2022). 

Payung hukum berupa UU No 3 Tahun 2022, menurut Presiden, sudah disetujui sebagian besar anggota fraksi di DPR. Dengan dukungan tersebut, Presiden berujar IKN tidak perlu dipertanyakan. 

"Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin, kurang apa lagi?. Tidak perlu dipertanyakan," ujar Presiden lebih lanjut. 

Presiden mengatakan, proses pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur tidaklah mudah. Proses tersebut tidak seperti memindahkan gedung kementerian ataupun Istana Presiden dan Wapres. 

Pemindahan ibu kota ini layaknya menciptakan budaya kerja dan pola pikir baru. IKN, akan dibangun untuk menjadi kota pintar masa depan berbasis hutan dan alam. 

"Belum ada yang seperti IKN di dunia. Tolong dicarikan karena belum ada, ini yang membedakan," ucap Presiden. 

Sebanyak 70 persen area IKN adalah kawasan hijau dan lahan yang digunakan adalah hutan produksi. Hutan tersebut juga merupakan monokultur dengan satu jenis pohon eukaliptus yang tiap 6-7 tahun ditebang.