Sundari | Senin, 17/10/2022 19:01 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok. Humas Kemenko Perekonomian)

Jakarta, Jurnas.com - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, mengamati dinamika ekonomi, pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi nilai tukar APBN 2023, yang semula berada di Rp14.800.

“Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi karena terjadi perubahan dinamika ekonomi. Moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas rupiah,“ kata Bhima, pada Senin (17/10).

Menurut dia, pada semester I 2022, nilai tukar rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas. Begitu terjadi pembalikan arah maka tekanan kurs bisa terjadi.

“Berikutnya penyesuaian kurs rupiah mendesak dilakukan karena postur belanja akan alami peningkatan terutama belanja subsidi energi,” ungkap Bhima.

Seperti diketahui, pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI juga menyepakati anggaran subsidi energi di 2023 sebesar Rp211,9 Triliun. Asumsi dasar Makro 2023 menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi di 5,3%, inflasi YoY 3,6%, nilai tukar Rp14.800 per dolllar Amerika Serikat.

“Dikhawatirkan realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana membuat tekanan pada penyesuaian harga BBM kembali terjadi tahun depan,” sebut Bhima.

Harga BBM sendiri telah mengalami penyesuaian bulan September lalu. Kenaikan Harga BBM ini menyumbang inflasi dan bisa menekan pemulihan ekonomi.

“Inflasi energi yang terlalu tinggi bisa menekan pemulihan ekonomi,” tandas Bhima.

Di tengah penguatan dollar terhadap rupiah, Bhima menjelaskan pemerintah bisa melakukan ‘extra effort’, yaitu untuk mendorong Devisa hasil ekspor lebih banyak di konversi ke kurs rupiah terutama devisa pertambangan dan hasil perkebunan.

“Dalam situasi strong dollar terjadi secara kontinu maka BI perlu mempersiapkan capital control atau syarat bagi eksportir untuk menyimpan hasil ekspor dalam perbankan domestik selama sekurangnya 6-9 bulan,” sebut Bhima.

Lalu yang terakhir, meningkatkan porsi Local currency settlement dengan penambahan kerjasama negara tujuan ekspor utama menggunakan kurs lokal.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia terhitung masih lebih tahan banting dari krisis ekonomi yang kini terjadi di tingkat global dibanding banyak negara lain.

"Beberapa lembaga pemeringkat seperti S&P dan lain-lain melihat ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah banyak negara ratingnya turun. Ini sekali lagi menunjukkan fundamental ekonomi kuat dan dari keuangan, utang, fiskal dan moneter cukup prudent," kata Menko Airlangga beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pelemahan nilai rupiah, namun masih banyak negara lain yang terdepresi lebih dalam.

Sementara itu Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok sky Khadafi mengungkapkan agar semua pihak tidak terlena dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang masih mampu bertahan, bahkan mendapat pujian dari International Monetary Fund (IMF).

Menurutnya, tantangan ke depan akan semakin berat. Hal itu ditunjukkan salah satunya dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semakin memperberat beban APBN.

"Badai ekonomi makin mendekat, ketika lemahnya rupiah akan membebani APBN kita," terangnya.

Menurutnya, Indonesia masih menggunakan dolar AS untuk membayar hutang luar negeri dan keperluan lain. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, maka akan semakin bertambah besaran rupiah yang dikeluarkan.

"Karena ketika mau bayar utang dan bunga utang dalam bentuk dollar AS, akan naik tinggi dalam rupiah. Belanja impor bahan baku atau yang lain, akan tinggi dan mahal. Daya beli rakyat makin lemah, dan lama kelamaan, rupiah tidak laku lagi sebagai transakai jual beli dalam negeri sendiri," sambungnya.

Oleh sebab itu, Uchok menyarankan perencanaan APBN 2023 harus lebih memberi ruang pada sektor pertanian, perkebunan, dan pangan.

Menurutnya, sektor lain patut untuk ditunda dahulu. Ia menambahkan alokasi belanja negara untuk alutsista di TNI dan Polri juga patut dialihkan untuk kemandirian pangan dan energi.

"Perencanaan APBN ke depan, harus banyak pertanian dan perkebunan untuk menanam pangan. Tolong tinggal proyek IKN, atau APBN 2023 naik jadi Rp3.050 triliun," ungkapnya.

TAGS : Airlangga Hartarto Menko Perekonomian Nilai Tukar APBN 2023 Banggar DPR