FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan sudah menyerahkan laporan investigasi kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Laporan tersebut diserahkan pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Dan diserahkan langsung oleh Ketua tim TGIPF.

Dalam laporannya, tim yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD itu menyusun sembilan poin kesimpulan dan rekomendasi.

Poin yang paling disorot yaitu meminta Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan, dan semua anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan.

Menanggapi hal tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainuddin Amali menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur dan menegaskan bahwa urusan sepak bola merupakan tanggung jawab PSSI.

Maka dari itu, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi, termasuk desakan agar Ketum PSSI mundur terkait dengan Tragedi Kanjuruhan. “Urusan sepak bola, urusan PSSI. Itu tentu ada di atasnya internal federation, yakni FIFA,” kata Zainuddin, Sabtu (16/10).

Mantan Juru bicara (jubir) Gusdur Adhie Massardi buka suara terkait hal tersebut melalui cuitan yang ia lontarkan di akun twitter pribadinya @AdhieMassardi.

Dirinya menyebut TGIPF harus mengikut sertakan FIFA untuk perkara Kanjuruhan ini agar hukuman yang diberikan bukan cuman secara moral untuk PSSI melainkan ganti rugi secara finansial juga.

“SERET FIFA,kalau cerdas TGIPF seret FIFA ke Arbitrase Internasional untuk tanggungjawab Malapetaka Kanjuruhan secara moral dan finansial (ganti kerugian korban tewas & luka),”kata Adhie Massardi di twitter pribadinya, Senin (17/10).

Selain itu, ia juga menyebutkan dakwaan kelas FIFA yang lalai dalam sosialisasi atau kurangnya aturan yang mengawasi penggunaan gas airmata untuk para anggotanya.

“Dakwaan: FIFA lalai sosialisasikan/awasi aturan Gas Airmata pada anggotanya (PSSI). Ini soal nyawa!,”ungkapnya.

(Erfyansyah/fajar)