FAJAR.CO.ID,JAKARTA —Temu Nasional (Tunas) yang digelar Jaringan GUSDURian pada Jumat hingga Minggu 14-16 Oktober 2022 menghasilkan lima resolusi dan rekomendasi.

Lima poin tersebut disusun dalam sebuah dokumen berjudul “Mempersoalkan Oligarki untuk Inklusi Sosial, Politik, dan Ekonomi”.

Koordinator Jaringan GUSDURian Alissa Wahid menjelaskan, rumusan tersebut berlatar belakang dari masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Salah satunya kekuasaan yang berkonsentrasi pada kalangan elit atau oligarki.

“Kekuatan kapital mengental di berbagai bidang. Kepentingan rakyat terabaikan. Kelestarian alam tergadaikan. Oligarki menjadi sumber masalah bangsa yang harus kita koreksi. Penguatan demokrasi substansial menjadi solusi untuk mewujudkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik,” ungkap Alissa dikutip dari laman Twitter Gusdurian, Senin (17/10/2022).

Adapun lima poin yang dimaksud Alissa. Pada poin pertama Jaringan GUSDURian mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperluas ruang demokrasi.

Alissa menerangkan, desakan ini salah satunya bisa dilakukan dengah melakukan revisi berbagai regulasi yang kontraproduktif terhadap keadilan ekonomi dan jaminan ruang hidup yang setara, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja; serta kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti UU ITE.

“Kedua, kami mendesak pemerintah menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan dan pemenuhan hak-hak konstitusional dengan menuntaskan kasus HAM berat dan memulihkan hak-hak korban,“ ujar Alissa.

Jaringan GUSDURian juga mendesak pemerintah untuk melakukan demokratisasi ekonomi yang inklusif, responsif gender dan penyandang disabilitas.

Poin ini bisa dilakukan dengan tiga cara, dari memberikan perhatian yang lebih kuat kepada UMKM melalui penguatan program inklusi keuangan dan akses pasar hingga mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.

“Keempat, kami berkomitmen mengawal pemilu 2024 untuk terwujudnya rekonfigurasi kekuasaan,” lanjut putri Gus Dur ini.

Terakhir, Alissa mengungkapkan bahwa Jaringan GUSDURian berkomitmen memperkuat konsolidasi masyarakat sipil untuk perimbangan oligarki kelompok elit.

“Hal ini dilakukan dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi kasus-kasus rakyat, serta membangun ruang-ruang dialog antar-elemen untuk memperkuat kohesi dan solidaritas sosial,” pungkas Alissa.(Arya/fajar)