Senin, 17 Oktober 2022 – 20:50 WIB

Penampakan mantan Kabid Pelayaran Dishub Papua Barat, Basri Usman (rompi pink) tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan tiang pancang dermaga Yarmatum Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat saat digiring menuju mobil tahanan Kejaksaan di kantor Kejati Papua Barat di Manokwari, Senin (17/10/2022). (ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA)

jpnn.com - MANOKWARI - Mantan Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Basri Usman ditahan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Dia ditahan setelah menyandang status tersangka korupsi proyek pengadaan tiang pancang dermaga Yarmatum Kabupaten Teluk Wondama.

"Setelah penetapan tersangka, Basri Usman dalam peranannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan tiang pancang dermaga Yarmatum langsung ditahan di Rutan Kelas II B Manokwari," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan, Senin (17/10).

Billy mengatakan bahwa pada 2021 Dishub Papua Barat menganggarkan pekerjaan pelabuhan Yarmatum dengan anggaran Rp 5 miliar.

Adapun CV. Kasih ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan pelabuhan Yarmatum dengan nilai penawaran Rp 4,5 miliar.

"Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, telah ditandatangani surat perjanjian pekerja jasa konstruksi pembangunan pelabuhan Yarmatum, dan surat perintah mulai kerja (SPMK) antara PPK, direktur CV. Kasih dan kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua selaku kuasa pengguna anggaran (KPA)," ujar Billy.

Namun, lanjut Billy, dalam pelaksanaannya, tersangka Basri Usman selaku PPK proyek pengadaan tiang pancang dermaga Yarmatum Teluk Wondama telah melakukan pencarian 100 persen dari anggaran proyek senilai Rp 4,5 miliar.

"Anggaran telah dicairkan 100 persen namun, pelaksanaan kegiatan pengadaan tiang pancang dermaga Yarmatum tidak kunjung selesai hingga akhir masa kontrak, sehingga negara dirugikan senilai Rp 4,012 miliar dari total nilai pekerjaan sebesar Rp 4,5 miliar," ungkap Billy.

Selanjutnya tersangka Basri Usman disangka primer Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001.

Kejati Papua Barat menahan mantan Kabid Pelayaran Dishub Papua Barat tersangka korupsi pengadaan tiang pancang dermaga Yarmatum Kabupaten Teluk Wondama.

-