Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih mempertimbangkan melayangkan surat panggilan kedua Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pertimbangan tersebut lantaran bila Lukas tidak hadir pemeriksaan kedua tentunya sesuai prosedur hukum akan dilayangkan jemput paksa terhadap tersangka suap dan gratifikasi sejumlah proyek dari APBD Provinsi Papua itu.

"Jadi panggilan kedua itu ada konsekuensi. Ya kan. ketika dia tidak datang, kan harus ada menghadirkan dengan paksa," ucap Alex dikonfirmasi, Senin (17/10/2022).

Maka itu, kata Alex, tentunya KPK sangat berhati - hati mengambil langkah dalam proses penegakan hukum Lukas Enembe. Pihaknya tentu memiliki alasan lantaran melihat kondisi di Papua. Lembaga antirasuah tentunya harus lebih mengedepankan keselamatan rakyat Papua.

Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming Sidang Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

"Dan kita tahu kondisi di sana seperti apa. Jadi kita juga harus melihat tidak saja semata-mata penegakan hukum,"ungkap Alex

"Tapi, penegakan hukum itu juga harus memperhatikan keselamatan rakyat. Kita akan tetap melihat kondisi di sana seperti apa. Apakah kondusif ? gitu kan,"imbuhnya

Dalam perkembangan perkara ini, Lukas Enembe baru - baru ini diperiksa oleh tim dokter dari Singapura untuk memastikan kondisi kesehatannya d kediaman pribadinya di Papua.

Lukas mengungkapkan tensi darahnya masih tinggi dan belum stabil. Selain itu, ia juga menyampaikan, dokter yang memeriksanya memberitahukan ada enam masalah yang ditemukan setelah pemeriksaan.

“Setelah pemeriksaan, Dokter temukan enam masalah. Diantaranya jantung dan darah tinggi. Darah tinggi ini bisa mengakibatkan saya stroke lagi kalau tidak ditangani baik,” kata Enembe beberapa waktu lalu,

Baca Juga: Skakmat Penuding Ijazah Palsu, Jokowi Pamer Foto Wisuda Plus Reunian: Kami Berasal dari Daerah yang Berbeda-beda!

Namun, Enembe enggan menjelaskan enam masalah tersebut. Ia mengatakan, hal tersebut akan dijelaskan Dokter Anton Mote yang memimpin pemeriksaan dan ketua tim kedokteran Gubernur Papua.