Reporter: Khanif Lutfi|

Editor: Khanif Lutfi|

Minggu 16-10-2022,11:04 WIB

Ilustrasi - kemiskinan-Aprillio Akbar -ANTARA

JAKARTA, FIN.CO.ID - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya mencatat 23.532 warga yang berdomisili atau tinggal di Surabaya masuk dalam data kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinsos Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, data tersebut diketahui dari hasil pencocokan data melalui administrasi kependudukan. 

BACA JUGA:Soal Penanganan Kemiskinan, Anies: Jangan Cuma Bersifat 'Kosmetik', Pastikan Kolamnya Masih Ada

Yakni kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan kondisi di lapangan.

"Pencocokan data ini untuk memberikan bantuan kepada warga yang tinggal atau berdomisili di Kota Surabaya," kata dia, Minggu 16 Oktober 2022.

Menurut dia, pihaknya mencocokkan data itu dengan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta melalui aplikasi Cek-In Warga Surabaya.

"Apakah orang ini ada di Surabaya atau betul berdomisili di Surabaya? Nah itu, dari data itu kami cocokkan. Sebab, itu yang akan menjadi dasar intervensi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Surabaya dan untuk pemberian intervensi tahun 2023 terkait semua program di pemkot," kata Anna.

BACA JUGA:PKS Sebut Angka Kemiskinan Solo Tertinggi di Jateng, Gibran Rakabuming Merespons

Sedangkan untuk proses pemberian bantuan, Anna menjelaskan hal tersebut akan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali MBR) yang saat ini tengah dirancang oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Pemerintah Pusat.

Anna mengatakan dalam Perwali MBR tersebut, akan ada kriteria apa saja yang disebut sebagai kategori keluarga miskin.

"Ada Perwali yang juga melandasi bahwa data ini menjadi dasar pemberian (bantuan) semua program yang akan diberikan oleh pemkot. Oleh karena itu, pak wali kota selalu menyampaikan untuk dicek lagi, artinya apakah warga itu benar pindah atau tidak," ujar dia.

Anna mengaku jika ada warga KTP Surabaya yang menerima bantuan, tetapi tidak tinggal di Kota Surabaya memicu kecemburuan sosial di lingkungannya. 

BACA JUGA:Gawat! Angka Kemiskinan di Indonesia Diprediksi Melonjak, Politisi: Masyarakat Baru akan Bangkit

Hal tersebut juga berlaku bagi warga yang belum memperbaharui status pekerjaan di kolom KTP-nya.

Sumber: