Tenaga Ahli Utama KSP Noch Tiranduk Mallisa dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu menyampaikan, saat ini terdapat dua RS TNI yang menopang wilayah perbatasan dan pulau terluar di Nusa Tenggara Timur, yakni RS Tk. IV Wirasakti Kupang dan RS Tentara Atambua.

Hingga Oktober 2022, klaim PNBP faskes TNI AD di NTT tahun 2021 yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp40,6 miliar.

"Rumah Sakit TNI membantu menopang sistem kesehatan nasional yang sempat terguncang oleh pandemi COVID-19. Mereka tetap memberikan pelayanan walaupun proses administrasi pencairan dana PNBP masih tersendat," kata Mallisa.

Dia menyampaikan tersendat nya pencairan dana PNBP menyebabkan RS TNI AD di Kupang harus berutang sebesar Rp4,9 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

Melalui serangkaian koordinasi yang dipimpin oleh KSP, disepakati bahwa Kemenkeu akan mencairkan dana PNBP, namun hanya senilai besaran utang RS TNI AD Kupang.

. KSP dorong percepatan pencairan dana PNBP fasilitas kesehatan TNI

"Harus dipahami bahwa pencairan dana yang tersendat ini mengganggu operasional rumah sakit TNI, terutama yang berada di perbatasan dengan segala keterbatasan nya. Dengan kelengkapan data yang telah diterima di lapangan, KSP akan menjembatani koordinasi percepatan pencairan dana PNBP dengan kementerian/lembaga terkait," imbuhnya.

Berdasarkan hasil verifikasi tim KSP di NTT, Sabtu (15/10), pencairan dana PNBP yang tersendat ini berdampak pada pemenuhan hak keuangan tenaga kesehatan, kelengkapan alat-alat medis, hingga kelayakan gedung faskes TNI.

Padahal, kata dia, dua faskes TNI di NTT memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 3.000 prajurit beserta keluarganya.

"Selama ini ada pemahaman bahwa Rumah Sakit TNI berdiri sendiri, ini adalah pemahaman yang keliru. RS TNI adalah subsistem kesehatan nasional yang fungsinya tidak hanya melayani prajurit TNI saja, tapi juga melayani masyarakat pada umumnya," tutur Mallisa.

Dia mengatakan, salah satu alasan tersendat nya pencairan dana PNBP ini adalah kurangnya sosialisasi perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 109/2016 menjadi PMK 110/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBP.

Perubahan proses administrasi ini menyulitkan faskes TNI untuk melakukan penarikan dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sendiri memberikan perhatian khusus kepada percepatan pencairan total dana PNBP faskes TNI sebesar Rp707 miliar. Menurut mantan Panglima TNI tersebut, perlu ada diskresi dari pemerintah untuk mengkonversi dana PNBP sebagai hutang yang harus dibayarkan kepada faskes TNI.

Moeldoko juga mendorong reformasi kelembagaan faskes TNI menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sebab dengan status faskes TNI saat ini, yakni Sub-Satuan Kerja, proses pengajuan dan pencairan dana PNBP harus melewati birokrasi sangat panjang dan waktu yang lama.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2022