Merdeka.com - Isu perombakan kabinet atau reshuffle mencuat di tengah panas dingin PDIP dan NasDem beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu saling sindir elite kedua partai usai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Partai Demokrat menilai reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Demokrat harap reshuffle bukan untuk kepentingan sekelompok orang, apalagi sebagai menekan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah.

"Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan resmi, Jumat (14/10).

Menurut dia, , intimidasi dengan cara mereshuffle menteri-menteri yang tak sejalan, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki. Hal itu dikatakan Herzaky, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024.

"Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok," ujar dia.

2 dari 4 halaman

Dia menambahkan, sikap Demokrat seperti yang selalu ditegaskan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, akan terus konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mengawal demokrasi Indonesia, agar semakin berkembang dan matang.

Demokrat, kata Herzaky, akan melawan jika ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi.

"Harapannya, Presiden Jokowi dan koalisinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif ini. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan," kata dia.

3 dari 4 halaman

Presiden Jokowi mengungkapkan akan ada rencana perombakan atau "reshuffle" kabinet. Hal ini disampaikan Jokowi untuk menjawab pertanyaan awak media mengenai adanya kabar akan ada "reshuffle" setelah Deklarasi Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai NasDem.

"Rencana (reshuffle) selalu ada,” kata Jokowi seusai meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis.

Namun, Jokowi tidak mau memberitahukan kapan "reshuffle" tersebut akan dilaksanakan.

"Pelaksanaannya nanti diputuskan," ujarnya.

4 dari 4 halaman

Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri yang merupakan kader Partai NasDem diganti.

Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate sebelumnya menegaskan sejak awal NasDem sebagai partai pengusung Jokowi dua periode telah menyampaikan komitmen untuk terus bersama Jokowi sampai selesai masa tugas dengan baik agar Presiden Jokowi menyelesaikan pemerintahan dengan baik.

Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan nasional, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa NasDem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan Presiden Jokowi.

"Jadi, apa yang kurang lagi, apa yang dikhawatirkan lagi. Kalau masih ada yang kurang itu olah-olah politik. Dalam negara demokrasi, apalagi situasi menjelang pemilu, olah-mengolah itu bagian dari dinamika demokrasi. Tapi, ingat, jangan sampai menabrak etika dan aturan, itu yang harus dicegah," tegasnya.

Baca juga:
Sekjen PDIP Dukung Wacana Reshuffle Kabinet: Jokowi Butuh Menteri Loyal dan Solid
Ditanya soal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Nanti Diputuskan
PPP: Tidak Ada Niatan Ajukan Reshuffle terhadap Suharso Monoarfa
PDIP Ungkap Alasan Jokowi Pilih Azwar Anas jadi Menpan RB
Alasan Ma'ruf Amin Kerap Absen di Pelantikan Menteri Baru
Alasan Jokowi Pilih Azwar Anas Jadi MenPAN-RB: Punya Inovasi Pelayanan Publik
Semringah Azwar Anas Dilantik Jadi MenPAN-RB