Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengaku geram dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang menyinggung PAN terkait 'imbalan kursi' di pemerintahan Presiden Jokowi periode lalu. Faldo, yang pernah jadi kader PAN, menilai tuduhan yang disebutkan Ali itu meresahkan.

"Pertama, saya tegaskan, ini tuduhan yang serius dan meresahkan. Perlu ada klarifikasi dan ucapan maaf dari Bapak Ahmad Ali, Waketum Partai Nasdem," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (15/10/2022).

Faldo menyebut Presiden Jokowi tidak mengenal istilah 'bagi-bagi kursi'. Menurutnya, jabatan yang diberikan itu karena kebutuhan pemerintah dan melihat kompetensi dari sosok yang akan dipilih.

-

-

"Presiden Jokowi tidak mengenal istilah main bagi-bagi kursi, imbalan, atau apapun namanya. Jabatan diberikan karena memang kebutuhan pemerintahan dan kompetensi," ujar Faldo.

"Presiden tentunya menerima usulan dari partai, namun semua keputusan atas dasar penilaian presiden, yang memperhatikan kompetensi dan arah pembangunan," sambungnya.

Faldo menilai tidak bijak jika pendukung pemerintah berbicara soal 'bagi-bagi kursi'. Dia menyebut kesepahaman koalisi bukanlah dibangun melalui politik yang transaksional.

"Saya rasa lebih tidak bijak pendukung pemerintah bicara soal bagi-bagi kursi atau imbalan-imbalan kursi. Merendahkan politik Presiden Jokowi yang negarawan, tentu kesepahaman koalisi bukan dibangun lewat politik yang transaksional," jelas Faldo.

"Semuanya dasarnya komitmen dan gotong royong membangun bangsa. Membalas budi untuk negara, yang sudah memberi kita banyak hal," tambahnya.

Lebih lanjut, Faldo menilai pernyataan Ali merupakan tuduhan yang sangat serius. Faldo merasa setiap partai politik (parpol) yang bergabung dengan koalisi pemerintah saat ini karena memiliki kesesuaian pemahaman yang sama.

"Kedua, saya rasa Bang Ahmad Ali juga sudah merendahkan PAN. Itu saya kira tuduhan yang sangat serius soal bergabung karena iming-iming kursi," ucap Faldo.

"Saya rasa setiap partai yang bergabung karena merasa ada kesesuaian dengan pikiran Indonesia Maju Presiden Jokowi. Yang tidak sesuai, pasti tidak akan bergabung. Ini juga saya kira menyinggung kedaulatan sesama partai koalisi yang seharusnya saling menghormati," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'DPW PAN Kalsel Deklarasikan Dukung Ganjar Capres 2024':

[-]