Minggu, 16 Oktober 2022 – 00:45 WIB

Massa dari Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli Pembangunan Tanah Papua, berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/10/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

jpnn.com, JAYAPURA - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Herman Yoku meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih serius menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe.

“Negara tidak boleh kalah dari koruptor," kata Herman dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (15/10).

Dia pun menyinggung soal keresahan masyarakat atas pengangkatan sepihak Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar.

Pengangkatan itu dinilai sebagai upaya untuk menghindari pemeriksaan KPK dengan berlindung dari adat masyarakat Papua.

Herman yang juga Ketua Suku Besar Wikaya di Papua, bahkan mempertanyakan legalitas Dominikus Sorabut yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang melantik Lukas Enembe.

“Dewan adat ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi ketua dewan adat, jadi, DAP itu rumah saya. Saya kaget bahwa ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain," kata dia.

Dia menjelaskan pula Dominikus Sorabut adalah Ketua DAP versi KLB Papua merdeka, KLB yang diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut tahun 2011.

Sehingga, Herman hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana pada 2021.

KPK diminta serius dalam menangani kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

-