Tidak perlu ada gerakan dari oknum tertentu untuk melakukan penjagaan di kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Kami sarankan Kemendagri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," kata Michael Sineri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/10).

Michael menjelaskan bahwa pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enembe yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal. Lukas Enembe sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi. Selain itu, Provinsi Papua juga tidak memiliki wakil gubernur yang dapat melaksanakan roda pemerintahan.

Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom ini juga menyarankan Lukas Enembe sebagai pemimpin harus berani untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak perlu ada gerakan dari oknum tertentu untuk melakukan penjagaan di kediaman gubernur," katanya menegaskan.

Ia memandang perlu masyarakat mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar.

Menurut dia, tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe.

Sebelumnya, Organisasi Rakyat Papua Bersatu mendesak dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua, kemudian mengganti dengan pejabat sementara, agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan.

Juru Bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyatakan desakan itu satu dari 10 poin pernyataan sikap organisasi terkait dengan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.

"Provinsi Papua pada saat ini tidak memiliki wakil gubernur," ujarnya.

Mereka juga menegaskan dukungan pada KPK untuk memberantas korupsi di Papua.

. Anggota Majelis Rakyat Papua minta KPK serius untuk kasus Lukas Enembe
. Rakyat Papua Bersatu mendukung KPK berantas korupsi di Papua

Pewarta: Fauzi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022