Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto membuat langkah politik yang tidak biasa dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada 2022, sehingga berhasil menjadi game changer di tahun ini.

Pembentukan KIB dilakukan bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menjadi political drive di Tanah Air serta membentuk tren politik baru dimana manuver berkoalisi dan persiapan menuju Pemilihan Presiden 2024 dimulai.

"Politik di Indonesia memerlukan kerja sama antara peserta politik, terutama di agenda-agenda pemilu pada tahun 2024," ucap Airlangga dalam wawancara bersama XYZ+ Agency seperti dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (12/10).

Berdasarkan pengalaman, ia menuturkan Partai Golkar sudah mengikuti pembentukan koalisi di menit-menit terakhir, namun tidak diikuti dengan soliditas yang kuat dari koalisi itu sendiri, sehingga tidak optimal untuk partai-partai politik yang berada di dalam koalisi.

Sejak pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019, Golkar dalam pandangan tokoh senior Golkar, diminta agar persiapan dilakukan lebih awal karena banyak hal yang perlu disatukan, seperti visi misi, kerja sama di level DPP serta kerja sama di pusat dan daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, langkah tersebut memerlukan sebuah mekanisme tersendiri dan membutuhkan kegiatan bersama. Kegiatan bersama ini nantinya akan terlihat kerja sama yang baik antar partai politik.

Selain kerja sama, Airlangga menyebutkan pembentukan KIB dilakukan untuk menghindari politik identitas karena politik tersebut membuat luka yang cukup lama, sehingga tidak cocok diterapkan pada saat menghadapi gelombang ketidakpastian yang luar biasa ke depannya.

"Terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres), KIB memiliki calon tersendiri dan sudah bersepakat bahwa calon tersebut adalah yang berkiprah di partai. Tentu perlu kami tegaskan juga bahwa komunikasi kami dengan partai politik itu cair, termasuk dengan ketua-ketua umum," ucap dia.

Ia mencontohkan pertemuan pada akhir pekan kemarin bersama Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani yang mempunyai mandat untuk berkomunikasi dengan partai politik lain. Bagi Puan, pertemuan tersebut adalah perjalanan keempat, sedangkan Partai Golkar sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lain.

Komunikasi tersebut termasuk dengan Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan tokoh-tokoh partai politik lain, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seluruh langkah ini guna mendorong persamaan persepsi ke depan sebagai suatu keharusan, terutama bagi negara yang sedang menghadapi ketidakpastian, bukan hanya Indonesia.

Airlangga menegaskan seluruh pihak harus menyukseskan kepemimpinan dan pembangunan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024 saat ini, yang harus dikawal bersama. Apalagi, KIB seluruhnya berada di pemerintahan bersama pula dengan PDIP, sehingga didorong untuk memperkuat soliditas.

Terkait kepopuleran Airlangga sebagai cawapres maupun capres dalam berbagai survei, ia menilai pembentukan KIB sudah menjadi satu tiket tersendiri sebagai sarana yang akan digunakan dalam pemilihan presiden mendatang. Maka dari itu saat ini yang sudah memiliki tiket tersebut adalah PDIP, KIB, serta Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Tentu kami akan terus mendorong tujuan dari partai politik itu sendiri, tentu arahnya ke sana (capres dan cawapres). Tapi seluruhnya tergantung perkembangan politik ke depannya," tutur Ketua Umum Partai Golkar tersebut.