Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pihaknya hanya kesal dengan Partai NasDem saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024, padahal Partai Gerindra sudah terlebih dahulu mendeklarasikan Prabowo Subianto.

Hasto mengakui baik NasDem maupun Gerindra termasuk dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bedanya, jelas Hasto, Anies dianggap sebagai kebalikan dari Jokowi, sedangkan Prabowo selalu searah dengan kebijakan Jokowi.

“Karena antitesa [kebalikan]. Bayangkan ketika itu disampaikan [Anies] sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat, yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk NasDem,” jelas Hasto kepada awak media di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Dia menyoroti pernyataan politisi senior NasDem Zulfan Lindan yang mengatakan Anies sebagai antitesis Jokowi. Pernyataan tersebut, menurut Hasto, hanya membuat persoalan baru kepada tata pemerintahan.

Hasto menjelaskan, saat ini beberapa menteri Jokowi berasal dari NasDem. Apalagi, lanjutnya, orang nomor satu di Indonesia akan selalu membicarakan permasalahan bangsa kepada para menterinya.

Dia khawatir, berbagai pembicaraan terkait masa depan bangsa tersebut malah akan bocor ke kuping Anies, yang dianggap sebagai antitesis Jokowi.

“Yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesa-nya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius,” ujar Hasto.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh resmi menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem pada hari ini, Kamis (13/10/2022).

Surya mengatakan, Zulfan banyak memberikan pernyataan ke media yang tak produktif. Malahan, lanjutnya, pernyatan-pernyataan Zulfan cenderung menurunkan elektabilitas NasDem.

“Partai NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan berupa; pertama menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem. Kedua, melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai NasDem,” ujar Surya lewat keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Masuk / Daftar