Jakarta (ANTARA) -

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan ("reshuffle") kabinet karena presiden membutuhkan menteri yang loyal dan solid.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis.

Menteri yang loyal dan solid, lanjut Hasto, akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang penuh kegembiraan. Hal ini karena Kabinet Indonesia Maju dapat bekerja mencapai sejumlah prestasi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

"Terutama, mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat 'legacy' yang dipimpinnya untuk rakyat," ujarnya.

Kendati demikian, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa (berlawanan) dari visi dan misi presiden," kata Hasto menegaskan.

"Rencana (reshuffle) selalu ada,” kata Jokowi seusai meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis.

Namun, Jokowi tidak mau memberitahukan kapan "reshuffle" tersebut akan dilaksanakan. "Pelaksanaannya nanti diputuskan," ujarnya.

Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri yang merupakan kader Partai NasDem diganti.

Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate sebelumnya menegaskan sejak awal NasDem sebagai partai pengusung Jokowi dua periode telah menyampaikan komitmen untuk terus bersama Jokowi sampai selesai masa tugas dengan baik agar Presiden Jokowi menyelesaikan pemerintahan dengan baik.

Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan nasional, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa NasDem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan Presiden Jokowi.

"Jadi, apa yang kurang lagi, apa yang dikhawatirkan lagi. Kalau masih ada yang kurang itu olah-olah politik. Dalam negara demokrasi, apalagi situasi menjelang pemilu, olah-mengolah itu bagian dari dinamika demokrasi. Tapi, ingat, jangan sampai menabrak etika dan aturan, itu yang harus dicegah," tegasnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022