Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade menanggapi surat penonaktifan politikus NasDem, Zulfan Lindan, dari kepengurusan parpol. Andre meminta Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Zulfan dari jabatan wakil komisaris utama di BUMN yakni Jasa Marga.

"Kami meminta kepada menteri BUMN untuk segera mencopot Saudara Zulfan Lindan yang terus menimbulkan kegaduhan politik padahal dia komisaris BUMN," kata Andre kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).

Andre menyebut Zulfan telah menimbulkan 'kegaduhan politik' sejak beberapa bulan belakangan. Usulan Zulfan dicopot dari jabatan komisaris BUMN itu dia sampaikan sebagai mitra BUMN di Komisi VI DPR.

-

-

"Karena bikin kegaduhan sejak udah beberapa bulan ini. Sibuk berpolitik praktis. Bahkan sebagai wakil komisaris BUMN Jasa Marga, beliau malah menyumbang kegaduhan," kata Andre.

"Daripada bikin gaduh, mengganggu lingkungan kerja di BUMN, sebagai anggota Komisi VI saya meminta Pak Menteri BUMN, Erick Thohir, mencopot segera Zulfan Lindan ini," lanjutnya.

Zulfan Dinonaktifkan

Diketahui, surat penonaktifan Zulfan Lindan diteken hari ini, Kamis (13/10/2022) dengan nomor 228-SI/DPP-NasDem/X/2022. Keterangan dalam surat itu yakni peringatan keras untuk Zulfan Lindan.

Dalam surat yang ditandatangani langsung Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate, keputusan menonaktifkan Zulfan Lindan karena pernyataan yang tidak produktif bahkan cenderung menurunkan citra Partai NasDem.

"Menonaktifkan Saudara Zulfan Lindan dari Kepengurusan DPP Partai NasDem," demikian petikan surat Partai NasDem.

Zulfan Lindan dilarang memberikan pernyataan di media massa atas nama fungsionaris Partai NasDem.

"Dilarang memberikan atau membuat pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem sampai waktu yang ditetapkan," bunyi surat itu.

Zulfan Lindan memang menjadi sorotan belakangan setelah pernyataan Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi. Anies adalah calon presiden dari Partai NasDem.

Meski demikian, Zulfan Lindan dalam sebuah kesempatan pernah menyebut dirinya tidak aktif sebagai pengurus di DPP NasDem.

Simak soal respons Zulfan di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'NasDem Bicara Potensi AHY Jadi Cawapres Anies':

[-]

Respons Zulfan

Zulfan Lindan merespons surat penonaktifan dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang ditandatangani langsung Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Johnny G Plate. Zulfan mengatakan surat penonaktifan itu salah alamat.

"Pertama, surat itu salah alamat," kata Zulfan saat dihubungi, Kamis (13/10/2022).

Zulfan mengatakan dirinya sudah tidak menjabat di kepengurusan DPP NasDem sejak diangkat sebagai wakil komisaris Jasa Marga. "Karena saya sudah sejak dua tahun lalu bukan lagi sebagai pengurus DPP NasDem karena diangkat sebagai wakil komisaris Jasa Marga," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulfan menegaskan dirinya memiliki hak berbicara. Dia menyebut selama ini tak pernah berbicara atas nama pengurus NasDem.

"Kedua, saya tetap punya hak bicara sebagai warga negara yang merdeka. Selain itu pun selama ini saya tidak pernah atas nama pengurus. Bagi saya kebebasan adalah hak asasi manusia," kata Zulfan Lindan.

(fca/gbr)