Jakarta -

Menyusul penyaluran Bantuan Langsung Tunai, mulai hari ini Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 mulai didistribusikan. Diketahui, BSU 2022 merupakan penyaluran bantuan dana imbas kenaikan BBM untuk masyarakat terdampak.

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi memastikan dana BSU Rp 600.000 bisa diambil secara bertahap mulai Senin (12/9/2022) ini sesuai operasional Bank Himbara.

"Saya mengingatkan, tahap pertama ini penerima BSU (atau BLT subsidi gaji) yang sudah memiliki rekening Bank Himbara ya," jelas Anwar dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

-

-

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan berdasarkan kajian Pemerintah, tambahan dana Rp24,17 triliun untuk melengkapi berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada di APBN bisa membantu masyarakat tak mampu menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Terutama lonjakan inflasi yang diprediksi paling tidak terjadi dua bulan usai kebijakan penyesuaian harga BBM.

"Semoga bulan November mulai kembali ke pola normal. Biasanya inflasi yang seperti ini cepat, dalam satu dua bulan naik, kemudian bulan ketiga mulai normalisasi," kata Suahasil.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu pun menilai pemberian bansos ini dapat bantu menjaga daya beli, khususnya yang miskin dan rentan.

"Sehingga angka kemiskinan justru enggak naik, walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM. Kita hitung dengan adanya bansos mengakibatkan angka kemiskinan bisa turun, mungkin sekitar 0,3 persen," jelas Febrio.

Dukungan untuk Penyesuaian Subsidi BBM

Dalam pembukaan Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara XVIII di Medan, Jumat (9/9), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan masyarakat seharusnya bisa memahami keputusan sulit yang diambil Pemerintah beserta langkah mitigasi yang telah dibuat.

Menurutnya, semua langkah tersebut merupakan upaya Pemerintah menjaga kepentingan yang lebih besar. Baik terkait stabilitas fiskal di APBN maupun perbaikan penyaluran subsidi yang selama ini diakui salah sasaran.

"Kita memaklumi kenapa pemerintah menaikkan BBM," kata Gus Yahya.

Ia mengatakan pilihan sulit harus diambil pemerintah, karena menurutnya keadaan akan lebih sulit lagi jika harga BBM tidak dinaikkan. Gus Yahya pun mengaku NU siap membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa.

"Kita harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban Pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan perbedaan pendapat terhadap setiap kebijakan akan selalu ada. Menurutnya hal ini harus diberi tempat di alam demokrasi. Prof Imron berpesan perbedaan pendapat tersebut sebaiknya disalurkan melalui perangkat demokrasi yang memang tersedia.

"Perbedaan pendapat atas penyesuaian harga BBM tersebut sebaiknya disalurkan via perangkat demokrasi yang tersedia, yaitu parpol, DPR, atau media massa. Aksi anarkis hanya mempersulit keadaan rakyat," pungkas Imron.

Program Pemerintah Dinilai Efektif Bantu Masyarakat Rentan

Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin), Jend Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan pemerintah memastikan tujuan penyesuaian harga BBM akan tercapai. Menurutnya, kebijakan ini merupakan koreksi atas akses subsidi selama ini yang tidak tepat sasaran.

"Semua program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah akan benar-benar bisa secara efektif membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi karena situasi global hari ini," papar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

Sebagaimana diketahui, BSU dialokasikan untuk sekitar 16 juta pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan di seluruh Indonesia. Sementara BLT ditujukan bagi 20,65 juta warga tak mampu di seluruh Indonesia.

Budi menilai ada potensi risiko dari keputusan berani Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan ini. Namun menurutnya semua telah terpetakan dan akan dikelola dengan baik.

Ia menambahkan pemerintah telah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar benar-benar efektif dan tepat sasaran. Begitu pun risiko inflasi akan bisa dikelola dengan bauran kebijakan di dalam APBN yang akan memastikan ketersediaan barang, efektifnya stimulus ekonomi masyarakat bawah, dan pemanfaatan berbagai mata anggaran yang akan memperkuat upaya ini.

"Ya, tentu ada risiko-risiko di sejumlah bidang. Pemerintah menyadari dengan baik hal tersebut. Tapi Bapak Presiden sudah mengatakan, tujuan kebijakan ini jauh lebih penting dibanding risiko-risiko yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak," tegasnya.

(ncm/ega)