Hak Hukum Rakyat Tak Dibatasi

• 07 Juni 2024 11:45:45

• Views: 9

---

Jakarta -

PPP menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) membahas konsolidasi nasional hingga sikap usai permohonan sengketa banyak ditolak di Mahkamah Konstitusi (MK). Plt Ketua Umum PPP Mardiono menegaskan partainya bakal menempuh jalur lain demi kembali lolos ke Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

"Dalam perjuangan menjalankan pemilu pada 14 Februari yang lalu, kita memperoleh suara tetapi mengalami perbedaan dengan KPU. Sehingga mengakibatkan kita ditempatkan partai yang belum lolos di parliamentary threshold. Saya katakan belum karena belum selesai ya, lalu kita juga berupaya untuk melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi ternyata belum memenuhi rasa keadilan terhadap PPP," ujar Mardiono kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).

Mardiono menegaskan perjuangan partainya itu belum selesai usai terlibat sengketa suara di pileg. Menurutnya, Rapimnas PPP kali ini turut membahas langkah-langkah strategis partai menyelesaikan permasalahan tersebut.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa perjuangan ini masih belum selesai. Nah hari ini berkumpulnya rapat-rapat ini adalah untuk membahas yang paling penting adalah dua agenda itu, sukses Pilkada, sukses konsolidasi nasional untuk melanjutkan perjuangan termasuk bagaimana PPP bisa lolos di parlemen," ujar dia.

Mardiono yakin masih banyak jalur lain yang bisa ditempuh selain MK. Namun dia enggan membeberkan ke publik jalur lain yang akan diambil partai-nya itu.

"Iya kan perjuangan hukum kita ini kan terbuka luas, tidak semuanya ya itu tidak kemudian tertutup. Jadi MK itu kan mengadili tidak dibatasi pada tanggal bulan, yang dibatasi tanggal bulan itu adalah pelantikan 1 Oktober terhadap para anggota dewan terpilih, itu yang dibatasi. Tetapi hak-hak hukum rakyat itu tidak dibatasi, sampai kapan saja," kata Mardiono.

"Kalau diomong caranya ya nanti orang jadi tahu dulu ya, tetapi yang pasti kita akan berjuang melalui jalur konstitusi, baik hukum maupun politik," tambah dia.

(fca/aik)

---

Sumber: https://news.detik.com/pemilu/d-7379013/ppp-berjuang-sampai-akhir-demi-lolos-dpr-hak-hukum-rakyat-tak-dibatasi