Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi Diusulkan Beralih ke BPH Migas Kamis, 30/05/2024, 10:51 WIB

  • 30 Mei 2024 10:51:00
  • Views: 12

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mengusulkan agar pengawasan terhadap distribusi Liqufied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi dialihkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Menurutnya, pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini sangat minim, sehingga tidak mampu memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mulyanto menjelaskan bahwa BPH Migas memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor hilir migas, termasuk distribusi BBM bersubsidi. Dengan demikian, memberikan mandat pengawasan LPG 3 kilogram kepada BPH Migas akan memperkuat pengawasan dan memastikan distribusi yang lebih baik dan tepat sasaran.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Komitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE dan SPPBE di Wilayah Sukabumi

"BPH Migas sangat tepat untuk diberi mandat pengawasan ini, mengingat fungsinya yang sudah meliputi pengawasan distribusi BBM bersubsidi," katanya dilansir Kamis (30/5).

Lebih lanjut, Mulyanto mengkritisi bahwa selama ini gas LPG masih diimpor dalam jumlah besar, yang terus meningkat setiap tahunnya dan menekan ruang fiskal negara.

"Keputusan Menteri ESDM telah menugaskan Pertamina untuk penyediaan dan distribusi gas LPG 3 kilogram melalui mekanisme penunjukan langsung, tanpa melalui proses lelang. Selain itu, Pertamina juga diberi tugas untuk mengawasi distribusi gas LPG 3 kilogram ini, yang menurut saya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," ujarnya.

Mulyanto menegaskan perlunya pemisahan lembaga pelaksana dan lembaga pengawas untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance).

"Dengan memisahkan lembaga pengawas dari lembaga pelaksana, kinerja pengawasan akan lebih baik dan tidak bias. Ini adalah prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik," tandasnya.

Baca Juga: DPR Desak Pengawasan Ketat Bus Study Tour untuk Hindari Kecelakaan dan Kebakaran

Usulan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi agar lebih transparan dan efisien, sehingga dapat mengurangi penyimpangan dan memastikan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.


Sumber: https://wartaekonomi.co.id/read536114/pengawasan-distribusi-lpg-3-kg-bersubsidi-diusulkan-beralih-ke-bph-migas?page=all
Tokoh



Graph

Extracted

persons Mulyanto,
companies Google,
ministries DPR RI, Kementerian ESDM,
bumns Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina,
parties PKS,
topics Good Governance,
places DKI Jakarta, JAWA BARAT,
cities Sukabumi,
cases kebakaran, kecelakaan,