Gerindra Ingin Jadikan Kekuasaan Prabowo Terang Benderang

• 14 Mei 2024 14:50:17

• Views: 10

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan dibuat terang benderang, sehingga berpihak kepada rakyat kecil.

Mulanya, Muzani mengucapkan terima kasih kepada para kader, pengurus, relawan, calon legislatif (caleg) yang turut memperjuangkan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Dia pun mengajak seluruh pihak untuk membuat pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi terang benderang dalam menjaga kesatuan negara.

Baca Juga: Gandeng Anak Jokowi, Prabowo Subianto Merasa Ada dalam Kubu Petahana

"Kita akan buat kekuasaan ini menjadi terang benderang dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia," kata Muzani dalam keterangannya, dikutip pada Senin, 13 Mei 2024.

"Karena itu, kekuasaan yang dipegang di bawah kepemimpinan Prabowo adalah kekuasaan yang digunakan untuk kebaikan, kebenaran, menciptakan rasa aman, dan berpihak kepada rakyat kecil," sambungnya.

Menurut Muzani, kemenangan Prabowo tidaklah cukup. Sebab, Prabowo tetap membutuhkan dukungan dari rakyat dalam menjalankan pemerintahan dan merealisasikan janji-janji kampanye politik.

"Agar setiap janji-janji kampanye politik seperti makan siang dan minum susu gratis, pupuk murah, dan lainnya bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

Di sisi lain, Muzani mengingatkan agar tidak memanfaatkan kemenangan Prabowo untuk melakukan perbuatan buruk.

"Jangan pernah berharap kekuasaan ni akan dijadikan sebagai bunker pengaman bagi mereka yang ingin berbuat gelap, berbuat hitam. Adigang adigung sopo siro sopo ingsun dan perbuatan buruk lainnya harus dijauhkan," katanya.

Prabowo-Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024. Hal itu sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran unggul di Pilpres 2024 dengan 96.214.691 suara sah dari 164.227.475 total suara sah nasional.

Keduanya sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 dari pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.***