Sri Mulyani Bocorkan Insentif Pajak untuk Dolar Eksportir Segera Rilis

  • 03 Mei 2024 19:15:35
  • Views: 9

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif fasilitas pajak Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal I-2024.

"Untuk penerapan peraturan pemerintah DHE SDA No. 36 Tahun 2023, saat ini sedang disusun rancangan PP (RPP) Fasilitas Pajak DHE SDA," ujarnya.

Sayangnya, Sri Mulyani tidak menyebutkan kapan insentif ini akan dirilis. Adapun, insentif pajak ini sebenarnya sudah digadang-gadang sejak Agustus 2023.

-

-

Sri Mulyani hanya menuturkan bahwa RPP ini tengah disiapkan. Seperti diketahui, pemerintah telah mengungkapkan akan memperluas insentif PPh atas instrumen DHE SDA. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu beberapa waktu lalu dalam konferensi pers APBN Kita.

Dia mengatakan akan ada insentif tambahan jika DHE ditaruh di instrumen rupiah. Seperti diketahui dalam PP No.123 Tahun 2015, pemerintah sudah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) berupa bunga deposito dalam bentuk valuta asing (valas). Namun, cakupannya masih sempit hanya dalam bentuk deposito.

Rinciannya, untuk deposito biasa (bukan DHE) dikenakan PPh sebesar 20%, namun untuk Deposito DHE SDA dikenakan PPh atas bunga yang bervariasi, seperti PPh 10% (untuk tenor 1 Bulan), PPh 7,5% untuk Deposito tenor 3 Bulan, dan PPh 2,5% untuk Deposito DHE tenor 6 Bulan.

Namun dengan adanya PP Nomor 36 Tahun 2023, pemerintah berencana membuat revisi PP 123/2015 yang bakal memberikan insentif pajak lebih banyak, tak hanya untuk deposito.


[-]

-

Cadev RI Naik US$8,3 M Berkat Utang, Setoran Eksportir Kemana?
(haa/haa)
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240503164247-4-535603/sri-mulyani-bocorkan-insentif-pajak-untuk-dolar-eksportir-segera-rilis
Tokoh





Graph

Extracted

persons Febrio Kacaribu, Sri Mulyani Indrawati,
ministries Badan Kebijakan Fiskal, KSSK,
topics APBN, ekspor,
nations Indonesia,
places DKI Jakarta, rupiah,