PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

• 30 April 2024 09:50:00

• Views: 6

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono menuturkan, partai berlambang Ka’bah itu akan menentukan arah politiknya usai pilpres dalam rapat kerja nasional atau Rapimnas. Pernyataan tersebut diutarakan Mardiono usai berkunjung ke markas besar Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024.

“Akan ada Rapimnas yang membicarakan soal arah koalisi kita," ujar Mardiono kepada wartawan. Namun dia belum merinci kapan Rapimnas tersebut akan digelar.

Pilpres 2024 baru saja usai. Melalui ketok palu MK dalam pembacaan hasil sengketa Pilpres, Paslon 02 Prabowo-Gibran keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan, banyak pihak yang mulai merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, salah satunya Partai NasDem. Dalam gelaran Pilpres 2024, PPP mendukung Paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud.

Meskipun demikian, untuk saat ini, Mardiono menegaskan fokus PPP adalah berjuang di sengketa pemilihan legislatif (pileg) yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi atau MK sejak kemarin. 

“Fokus kami saat ini menyelesaikan di MK dulu tentang parliamentary threshold (ambang batas parlemen. Sekali lagi ini adalah amanah rakyat yang berdaulat, harus kita perjuangkan," kata dia.

Sebelumnya, Sebanyak 297 permohonan perkara telah tercatat di MK, termasuk salah satunya yang dilayangkan PPP. Partai itu menduga perolehan suara DPR RI mereka di sejumlah dapil di Banten pindah secara tidak sah ke Partai Garuda.

Iklan

"Praktik pemindahan suara pemohon untuk pemilu anggota DPR RI pada daerah pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III Provinsi Banten secara tidak sah kepada Partai Garuda," kata Kuasa hukum PPP, Dharma Rozali Akbar, dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024.

Hasil Pemilu 2024 PPP memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Angka tersebut menyebabkan PPP gagal lolos ke Senayan karena perolehan suara di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

Menurut Dharma, terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU. Khususnya pada dapil-dapil yang tersebar pada 35 dapil dan 19 provinsi.

“Salah satu dapil tempat terjadi pemindahan suara tersebut adalah daerah pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III Provinsi Banten," ujar Dharma dalam persidangan.

AMELIA RAHIMA SARI