Stranas PK Belum Temukan Jalan Tengah Terkait Benturan Aturan Program Susu Gratis
-
25 April 2024 06:57:50
-
Views: 3
Jakarta: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengaku masih belum bisa temukan jalan tengah atas perbedaan kebijakan tentang impor produk hewani di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Beleid yang jelas dibutuhkan untuk melancarkan pengadaan susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. “Kami sampai harus rapat maraton, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu harus mempertemukan tadi Kementan dan Kemendag memang (masalahnya) di tengah situ, terkait dengan kebijakan yang berbeda,” kata Tenaga Ahli Penguatan Pengadaan Ekspor Impor Stranas PK Frida Rustiani di Jakarta, Rabu, 24 April 2024. Frida menjelaskan Kementan mengizinkan perusahaan meminta rekomendasi impor produk olahan hewan lebih dari satu kali dalam satu tahun. Menurutnya, sudah hampir seratus berkas pengajuan yang dikeluarkan oleh instansi itu sampai Maret 2024. “SRP (surat rekomendasi pemasukan) yang sudah keluar dari 39 perusahaan, ada 94 rekomendasi dari 39 perusahaan (yang mengajukan di Kementan),” ujar Frida. Rekomendasi yang sudah dikeluarkan itu akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) milik Kemendag. Namun, Kemendag cuma mengizinkan perusahaan melakukan satu kali importasi produk olahan hewan dalam setahun. “Itu dia (SIINas) hanya satu PI (persetujuan impor) untuk satu perusahaan untuk satu tahun. Karena itulah prinsip SIINas,” ucap Frida. Kebijakan yang berbeda itu membuat izin impor yang sudah diberikan Kementan tidak bisa dilakukan semuanya. Di sisi lain, Kemendag juga tidak mau melanggar aturan yang dibuat oleh mereka. “Dari sini (Kementan) ada 39 entitasnya, 39 perusahaan yang mengajukan, 94 rekom sementara di sini (Kemendag) hanya bisa menerima satu saja untuk satu perusahaan, enggak ketemu kan, masing-masing enggak mau mengalah,” kata Frida. Stanas PK saat ini mencoba mencari jalan tengah atas perbedaan kebijakan itu. Menurutnya, Kementan dan Kemendag baru memberikan solusi sementara. “Caranya gimana? Ya jalan tengahnya, kalau ada satu perusahaan yang dapat lima rekomendasi itu di-bundel jadi satu summary rekomendasi, ini masih menjadi perdebatan,” ujar Frida. Kesepakatan itu diyakini tak akan bertahan lama. Menurut Frida, Kementan harus mengubah aturan yang ada dan mengimbangi kebijakan di Kemendag demi program susu gratis. “Tapi itu solusi singkat, selama Permentannya belum diubah akan ketemu lagi situasi seperti ini. Padahal, terkait dengan program susu gratis, kan kalau Presiden di lantik misalnya Oktober (2024) lah,” ucap Frida. Kedua instansi itu harus mengalah demi melancarkan program susu gratis. Apalagi, kata Frida, pelantikan Prabowo sebagai Presiden berlangsung beberapa bulan lagi. "Intinya sampai Maret saja kemarin sempat ramai karena tidak bisa impor susu, padahal solusi yang kemarin itu kita sepakati umurnya cuma sampai Agustus, karena enam bulan. Kementan masih pegang enam bulan, ini yang tidak bisa kami ubah kesepakatan ini. Tidak menemukan jalan tengah," tutur Frida.
Jakarta: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengaku masih belum bisa temukan jalan tengah atas perbedaan kebijakan tentang impor produk hewani di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Beleid yang jelas dibutuhkan untuk melancarkan pengadaan susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.“Kami sampai harus rapat maraton, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu harus mempertemukan tadi Kementan dan Kemendag memang (masalahnya) di tengah situ, terkait dengan kebijakan yang berbeda,” kata Tenaga Ahli Penguatan Pengadaan Ekspor Impor Stranas PK Frida Rustiani di Jakarta, Rabu, 24 April 2024.
Frida menjelaskan Kementan mengizinkan perusahaan meminta rekomendasi impor produk olahan hewan lebih dari satu kali dalam satu tahun. Menurutnya, sudah hampir seratus berkas pengajuan yang dikeluarkan oleh instansi itu sampai Maret 2024.
“SRP (surat rekomendasi pemasukan) yang sudah keluar dari 39 perusahaan, ada 94 rekomendasi dari 39 perusahaan (yang mengajukan di Kementan),” ujar Frida.
Rekomendasi yang sudah dikeluarkan itu akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) milik Kemendag. Namun, Kemendag cuma mengizinkan perusahaan melakukan satu kali importasi produk olahan hewan dalam setahun.
“Itu dia (SIINas) hanya satu PI (persetujuan impor) untuk satu perusahaan untuk satu tahun. Karena itulah prinsip SIINas,” ucap Frida.
Kebijakan yang berbeda itu membuat izin impor yang sudah diberikan Kementan tidak bisa dilakukan semuanya. Di sisi lain, Kemendag juga tidak mau melanggar aturan yang dibuat oleh mereka.
“Dari sini (Kementan) ada 39 entitasnya, 39 perusahaan yang mengajukan, 94 rekom sementara di sini (Kemendag) hanya bisa menerima satu saja untuk satu perusahaan, enggak ketemu kan, masing-masing enggak mau mengalah,” kata Frida.
Stanas PK saat ini mencoba mencari jalan tengah atas perbedaan kebijakan itu. Menurutnya, Kementan dan Kemendag baru memberikan solusi sementara.
“Caranya gimana? Ya jalan tengahnya, kalau ada satu perusahaan yang dapat lima rekomendasi itu di-bundel jadi satu summary rekomendasi, ini masih menjadi perdebatan,” ujar Frida.
Kesepakatan itu diyakini tak akan bertahan lama. Menurut Frida, Kementan harus mengubah aturan yang ada dan mengimbangi kebijakan di Kemendag demi program susu gratis.
“Tapi itu solusi singkat, selama Permentannya belum diubah akan ketemu lagi situasi seperti ini. Padahal, terkait dengan program susu gratis, kan kalau Presiden di lantik misalnya Oktober (2024) lah,” ucap Frida.
Kedua instansi itu harus mengalah demi melancarkan program susu gratis. Apalagi, kata Frida, pelantikan Prabowo sebagai Presiden berlangsung beberapa bulan lagi.
"Intinya sampai Maret saja kemarin sempat ramai karena tidak bisa impor susu, padahal solusi yang kemarin itu kita sepakati umurnya cuma sampai Agustus, karena enam bulan. Kementan masih pegang enam bulan, ini yang tidak bisa kami ubah kesepakatan ini. Tidak menemukan jalan tengah," tutur Frida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(AGA)
Sumber: https://www.medcom.id/nasional/hukum/nbwPBoxk-stranas-pk-belum-temukan-jalan-tengah-terkait-benturan-aturan-program-susu-gratis
