NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mewaspadai sejumlah potensi pelanggaran pada Pemilu Serentak 2024.

Dua pelanggaran paling sering terjadi pada hajat demokrasi di Bandung Barat yakni politik uang dan mobilisasi masa aparat sipil negara (ASN).

Sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan itu, Bawaslu tengah menyusun langkah-langkah antisipasi serta upaya pengetatan pengawasan.

Baca Juga: Bawaslu Bandung Barat Siap Bentuk Sentra Gakkumdu

Pelanggaran Pemilu berupa politik uang dan mobilisasi ASN ini memang kerap jadi primadona pelanggaran seperti terjadi di Pilkada dan Pemilu tahun-tahun sebelumnya, kata Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha, Sabtu 6 Agustus 2022.

Guna menekan kasus politik uang dan dugaan mobilisasi ASN, Bawaslu bakal mengandeng sejumlah pihak mulai dari instansi pertikal seperti aparat penegak hukum dan pemerintahan daerah.

Serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Baca Juga: Bawaslu Tengarai Ada Kades Masuk dalam Kepengurusan Partai

Kita kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan langkah-langkah pengawasan aktif. Supaya sama-sama mewujudkan pemilu bersih, tambahnya.