Begitu pandangan Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi Gerakan Perempuan Milenial untuk Keadilan (GPMK) bertema Etika Pejabat Publik Dalam Perspektif Sensitifitas Gender, di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis (4/8).

Kesadaran etik pejabat negara ini kosong sedangkan aturan sangat tebal. Sehingga, semua orang yang bekerja berdasarkan pada aturan akhirnya mereduksi etika, ujar Ray Rangkuti.

Ray menyingung soal pejabat publik yang baru-baru ini dilaporkan ke Komnas Perempuan, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa terkait kekerasan gender.

Menurutnya, jika pejabat negara melakukan pernikahan siri saja sudah bisa dikategorikan melanggar etika, apalagi yang sudah berulang seperti yang disangkakan dilakukan Suharso.

Dia pun terheran, saat sangkaan dan pelaporan ke Komnas Perempuan itu muncul, pada saat yang bersamaan Suharso tetap nyaman dengan jabtannya di kabinet.

Lalu kenapa tidak mundur? Kalau dia punya kesadaran etika maka akan mundur. Namun, jika tidak punya kesadaran apalagi tidak merasa melanggar aturan maka biasa saja, katanya.

Ditambahkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Aktivis Perempuan Hartini Nara, kasus Suharso juga pernah dilakukan pada tahun 2011. Saat itu, Suharso diberhentikan menjadi menteri karena kasus yang sama, yaitu pernikahan dan perceraian akibat perselingkuhan.

Maka kalau sudah ada korban, muncul lagi dari orang yang sama itu namanya kebiasaan. Dan hal itu dilakukan secara sadar dan berulang, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan ketiga keempat kalinya, katanya.

Hartini mengatakan, jika memang atasan Suharso dalam hal ini Presiden Joko Widodo memiliki etika yang tinggi dan sensitifitas gender maka akan memberhentikan menterinya yang melanggar kekerasan tersebut.

Jadi atasannya harus memiliki kepekaan. Mestinya pun singkirkan saja, karena masih ada banyak sumber daya manusia (SDM) hebat yang bisa menggantikan, pungkasnya.