KBRN, Jakarta: Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan temuan bantuan sosial yang disunat. Sehingga jumlah bantuan yang diberikan pemerintah pada penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sebelumnya.

Risma mencontohkan penerima manfaat hanya menerima senilai Rp 162.000 dari total bantuan yang diberikan pemerintah senilai Rp 200.000.

Kemudian misalkan bansos. Mohon maaf ya saya juga temukan nilai yang diberikan misalnya 200 ribu seperti sembako itu, tapi ternyata engga, kata Risma usai bertemu dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Risma pun mempertanyakan ke mana larinya sisa bantuan tersebut. Sebab bila dihitung jumlahnya tidak sedikit. Bahkan menurut Risma, pada suatu daerah jumlah bantuan yang disunat dalam satu bulan bisa mencapai Rp 4-6 miliar.

Meski demikian, Risma tak merinci secara pasti temuan tersebut berada di daerah mana. Ia hanya menegaskan bakal melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut bersama dengan satuan tugas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Sebelumnya, Kementerian Sosial dan PPATK membentuk satuan tugas bersama untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pengawasan itu tidak hanya pada aktivitas pengumpulan donasi dari masyarakat, tapi juga penyaluran bantuan sosial.