TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro menilai positif raihan laba bersih Pertamina pada 2021 sebesar Rp29,3 Triliun.

Capaian itu harus diapresiasi dan tidak apple to apple jika dibandingkan dengan capaian Petronas Malaysia.

“Ini kan luar biasa. Meningkat 95 persen dari laba bersih tahun sebelumnya. Tetapi memang tidak apple to apple dibandingkan Petronas yang meraih laba Rp159,7 T. Sebab, Pertamina juga harus menjalankan PSO di seluruh Indonesia, yang merupakan amanah Pasal 33 UUD 1945, kata Mudrajad kepada media hari ini (4/8/2022).

Baca juga: Erick Thohir Sebut Kinerja Pertamina dan Petronas Tak Bisa Dibanding-bandingkan, Ini Alasannya

Pertamina, lanjut Mudrajad, memang menghadapi dilema.

Di satu sisi sebagai persero dituntut meraih laba sebanyak-banyaknya.

Namun sebagai pengemban public service obligations (PSO), BUMN tersebut juga harus siap merugi. Pasalnya,  melalui PSO, harga produk yang disubsidi Pemerintah tersebut, seperti Solar dan Pertalite, dikendalikan Pemerintah.

“Jadi, harga-harga dikendalikan Pemerintah atas nama pembangunan, sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945, lanjutnya.

Menurut Mudrajad, soal PSO itulah yang membedakan antara Pertamina dan Petronas.

Apalagi, penugasan yang diterima Pertamina meliputi seluruh wilayah NKRI yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sulit.

“Itu satu (yang membedakan). Selain itu, dalam praktik, pasti ada dilema, antara memenuhi amanah UU dengan amanah UU tentang Perseoran Terbatas. Karena terkait UU tentang PT harus lari 100 Km/jam. Tetapi kalau bicara PSO, harus soal pemerataan karena 27% rakyat kita masih di bawah garis kemiskinan. Makanya, itu tadi, Pertamina harus menjual produk subsidi yang harganya sudah ditentukan Pemerintah. Dan itu tidak mudah, papar Mudrajad.

Baca juga: Harga BBM Pertamina Hari Ini, 4 Agustus 2022: Pertamax Paling Mahal Rp13.000, Turbo Rp18.600