Kondisi penarifan angkutan laut di Indonesia selama ini tertinggal dibanding dengan tarif transportasi lainnya. Hal itu menjadi perhatian bagi DPP INSA (Indonesian National Shipowners’ Assocition) supaya mendorong pemerintah untuk memberikan sejumlah insentif.

Rakhmatika Ardianto Pengurus DPP INSA Bidang Penumpang dan Roro mengatakan, sejumlah kebutuhan operasional kapal cukup kompleks apabila harus ditanggung perusahaan pelayaran swasta saja.

“Kami harus menanggung tarif rendah senilai Rp575 per mil. Padahal rata-rata tarif angkutan penyeberangan di Asia Tenggara mencapai Rp875 per mil, ujar Rakhmat saat dikonfirmasi suarasurabaya.net, Kamis (4/8/2022).

Dikatakan Rakhmat, sejumlah insentif tersebut antara lain berupa pengurangan 50 persen PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), subsidi BBM, dan subsidi biaya alat keselamatan.

“PNBP yang ada sekarang itu macam-macam. Ada sertifikat kapal, pengawakan, biaya sandar, dan uang labuh. Nilainya bervariasi tergantung kegiatannya, imbuhnya.

Sementara untuk subsidi BBM, Rakhmat menyebut besaran biayanya sama dengan transportasi darat. Menurutnya kapal tidak hanya berperan sebagai transportasi namun sebagai infrastruktur seperti jembatan.

“Karena kapal menjembatani transportasi darat, komoditas pokok, serta penumpang untuk menyeberang pulau, kata dia.

Selanjutnya adalah subsidi alat keselamatan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dirinya memberikan contoh apabila di luar negeri alat keselamatan selalu diberikan oleh pemerintah dan memiliki jangkauan search and rescue (SAR) yang luas.

Tidak berhenti sampai di situ, Rakhmat juga mengatakan bahwa beberapa jalur pelayaran di Indonesia juga mengalami pendangkalan. Antara lain seperti, di Kumai, Pontianak, dan Sampit.

Dirinya menjelaskan perlu adanya pengerukan di beberapa jalur tersebut karena berdampak pada proses keluar masuk kapal.

“Yang bisa masuk hanya kapal berukuran kecil, sedangkan yang besar kesulitan. Itu menjadi tidak efektif, pungkasnya.(wld/dfn/ipg)