Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun revisi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Pencabutan Perda RDTR ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dilakukannya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ini kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) DKI Jakarta Tahun 2022-2042.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Neneng Hasanah menyatakan bahwa Demokrat DKI setuju Perda RDTR itu dicabut. Namun, pihaknya menyoroti masalah ruang terbuka hijau (RTH) yang semakin sempit di Jakarta.

Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan dampak Perubahan RDTR WP Provinsi DKI Jakarta terhadap total luas Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta saat ini. Apakah RTH semakin bertambah atau malah semakin berkurang, kata Neneng dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).

Neneng mengungkapkan bahwa jumlah RTH di Jakarta saat ini hanya 9,2 persen dari total wilayah Jakarta. Padahal, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga 30 persen dari luas wilayah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sepi dan tak banyak kegiatan, RTH Kalijodo mulai berbenah. Sementara seorang pengunjung mengaku masih nyaman bermain papan luncur di tempat tersebut.