Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Wakil Ketua Umum Arsul Sani meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan dukungan kepada satu tokoh calon presiden atau capres.

Arsul membaca gerak-gerik Jokowi dalam memberikan endorse kepada beberapa menterinya, seperti Menhan Prabowo Subianto, Menparekraf Sandiaga Uno, bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika Rakernas Projo.

Kalau buat saya itu beliau memberikan endorsement kepada sosok di kabinet yang memang oleh publik atau parpol itu disebut-sebut namanya sebagai capres atau cawapres potensial, ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Arsul melihat Jokowi tidak ingin mendikte masyarakat untuk memilih salah satu calon presiden. Sehingga tidak ada dukungan kepada satu tokoh saja.

Saya kira begini, pak jokowi kan sebagai presiden yang menjabat kan juga tidak mau mendikte publik atau masyarakat 'kok ini aja', dengan hanya satu nama, kata wakil ketua MPR RI ini.

Selain itu, Jokowi dinilai memberikan penghormatan kepada partai politik dengan tidak mengendorse satu nama sebagai calon presiden.

Yang kedua ini juga penghormatan kepada suara publik termasuk suara-suara parpol juga untuk itu tadi, dengan tidak katakanlah kepada satu sosok saja, katanya.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sampai hari ini belum punya nama calon presiden. KIB akan mengkomunikasikan kepada Jokowi capres pilihannya.

Tentu secara realitas politik, siapapun kalau nanti sudah terkerucutkan misalnya KIB itu ke siapa, pasti juga paling tidak secara informal akan dikomunikasikan ke pak Jokowi itu dari realitas politik tidak bisa terhindarkan, ujar Arsul.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menggelar silaturahmi nasional di Jakarta. Dalam pertemuan ini, KIB menandatangani kesepakatan terkait agenda politik ke depan. ...