KBRN, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, pihaknya memiliki program politik antiuang terhadap keluarga.

Hal ini untuk menghadapi Pemilu serentak dan Pilkada Serentak 2024. Pemilu akan digelar 14 Februari, sedangkan pilkada dihelat 27 November 2024.

Menurutnya, keluarga merupakan segmen terkecil yang efektif untuk mencegah adanya politik antiuang.

Kita (KPU) memiliki program politik antiuang yang akan disosialisasikan langsung ke keluarga, kata Idham Holik dalam dialog Pro3 RRI, Kamis (4/8/2022).

Holil melanjutkan, nantinya KPU memiliki relawan yang sudah dibekali atau dilatih untuk mensosialisasikan pendidikan politik anti uang kepada keluarga.

Nantinya para relawan itu melakukan litarasi politik antiuang kepada keluarga secara door to door, ucapnya.

Tidak hanya itu, Idham juga menyebutkan sosialisasi politik antiuang harus digencarkan kembali melalui publikasi ke masyarakat.

Politik antiuang ini harus dijadikan wacana di masyarakat untuk itu publikasi bahayanya harus ditingkatkan, katanya.

Sekedar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan delapan dari sebelas partai politik (parpol) yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 sudah lolos berkas.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Holik mengatakan sebanyak tujuh parpol telah mulai diverifikasi administrasi, sedangkan sisanya akan diverifikasi besok.

Delapan parpol tersebut, yaitu PDI Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Garuda.

Sementara ketiga partai yang belum melengkapi adalah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Reformasi, dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).