RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah telah menjalankan beberapa kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri, sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Pertama, kata dia, melalui program P3DN. Pemerintah menargetkan Rp 400 triliun dari total belanja pemerintah pusat dan daerah dapat diserap oleh produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

“Berdasarkan data BPS, belanja sebesar Rp 400 triliun berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 1,7 persen, ujar Menperin, Kamis (4/8).

Berita Terkait : Antisipasi Krisis Ekonomi Global, Menperin Kumpulkan Asosiasi Industri

Selanjutnya, Kemenperin telah meluncurkan program substitusi impor 35 persen. Saat ini, proporsi impor terbesar adalah impor bahan baku atau bahan penolong yang mengisi 77,55 persen dari total impor nasional. Pada Januari-Juni 2022, impor bahan baku/penolong mencapai 116,18 miliar dolar AS. 

“Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Karenanya Kemenperin meluncurkan program ini di tahun 2020, untuk menghadapi tantangan-tantangan terkait impor yang mungkin akan kita hadapi di depan, jelas Agus. 

Saat ini, terdapat subsektor industri yang sudah mencapai target subsitusi, namun juga ada subsektor yang persentase capaiannya masih jauh dari target.

Berita Terkait : Penertiban Aktivitas Tambang Tanpa Izin Harus Tuntas

Ia menambahkan, Kemenperin juga mendorong agar investasi yang masuk ke sektor industri dapat meningkatkan pengolahan bahan baku atau mendorong hilirasi industri, tidak hanya mengolah produk setengah jadi menjadi produk jadi.

Terkait persepsi kepercayaan industri, Kemenperin akan meluncurkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan September mendatang. Kegiatan ini sebagai upaya untuk menangkap situasi terkini dan kondisi industri nasional dengan lebih akurat. 

Indeks ini akan menjadi salah satu sumber data dalam pengambilan dan pengukuran efektivitas suatu kebijakan. Pengambilan data dilakukan dengan survei daring melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah dibangun Kemenperin untuk mengumpulkan data dan informasi dari para pelaku industri bagi para pengambil keputusan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tukas Agus.