KBRN, Jakarta: Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membentuk satuan tugas bersama untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga filantropi (nonprofit) yang ada di Indonesia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pengawasan itu tidak hanya pada aktivitas pengumpulan donasi dari masyarakat, tapi juga penyaluran bantuan sosialnya.

Ini bukan hanya soal izin pub pengumpulan uang dan barang, tapi juga bansos, kata Risma usai bertemu dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Risma menegaskan, dirinya akan langsung mengeluarkan surat tugas sehingga tim dari Kemensos bisa langsung bergabung dengan PPATK.

Meski diketahui, Kemensos dan PPATK belum melakukan penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Karena kalo MOU kan biasanya ada administrasi-administrasi hukum, kata-kata dan sebagainya itu kan lama. Nah nanti mungkin dalam satu hari ini saya akan keluarkan surat tugas untuk menjadi partner untuk PPATK untuk kerja sama, ujarnya.

Sebelumnya, Risma mengungkapkan pihaknya akan membentuk tim khusus usai pencabutan izin pengumpulan uang dan barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Menurutnya, tim ini nantinya bertugas melakukan pengawasa berbagai aktivitas dari lembaga filantropi yang ada.

Tim tersebut jugs turut melibatkan PPATK. Salah satu tujuannya agar kasus seperti yayasan ACT tidak terulang kembali.