JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menyerahkan sebanyak 176 data lembaga filantrofi yang diduga bermasalah kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam pertemuan tertutup yang digelar di Kantor Kemensos Jakarta, Kamis(04/08/2022).
Ivan mengatakan, 176 data lembaga filantrofi bermasalah yang diserahkan ke Kemensos diduga memiliki kegiatan serupa dengan yayasan filantrofi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Kita masih menduga ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kegiatan serupa dan 176 tadi salah satu di antaranya yang kemungkinan kami sudah serahkan ke penegak hukum, yang kemungkinan akan bertambah lagi, yayasan-yayasan lainnya, ujar Ivan
Ivan mengatakan rata-rata modus lembaga tersebut adalah menggunakan dana yang telah dihimpun dan tidak digunakan sesuai dengan semestinya, bahkan ada yang masuk ke kantong pengurus lembaga filantrofi.
Baca juga: PPATK Blokir Aktivitas Transaksi 300 Rekening ACT
Ada yang lari ke pengurus, ada yang lari ke entitas hukum yang dibentuk oleh para pengurus itu. Jadi kita melihat pengelolaan dana itu tidak terlalu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Kemensos, ujarnya.
Baca juga: BLT Minyak Goreng Hampir 100%, Penyaluran Rp300.000 di Papua Pakai Pesawat
Dengan demikian, atas arahan Mensos Risma, pihaknya akan segera memperdalam kasus tersebut dengan membentuk tim satgas.
Langkah selanjutnya Ibu Mensos menawarkan pembentukan satgas. Jadi akan segera kita bentuk satgas bersama terkait bagaimana yayasan PUB bisa dikelola dengan benar, secara pruden, akuntabilitas, ujar Ivan.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa tim satgas nantinya juga turut mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga diterima oleh penerima manfaat. Sebab Mensos pernah menemukan bansos sebesar Rp200 ribu yang diberikan dalam bentuk sembako, namun saat dihitung nyatanya tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan.
Nah saya ingin mendalami, ini kan kemudian kembaliannya tidak diserahkan ke penerima. Nah uang ini kemana dan itu pernah tak hitung di suatu daerah saja, itu satu bulan bisa sampai Rp4 sampai Rp-6 Miliar, kata Mantan Wali Kota Surabaya ini.
Lantas Mensos Risma mencontohkan bila lima barang, satunya diberi harga paket sebesar Rp160 ribu. Padahal bansos yang diberikan pemerintah adalah Rp200 sehingga masih ada kekurangan Rp40 ribu untuk setiap penerima.
Tadi saya sampaikan ke beliaunya (Kepala PPATK), ini kan haknya orang miskin, kalau kemudian mereka tidak terima sebesar itu, padahal pemerintah memberikan sebesar itu, apa gunanya pemerintah memberikan itu kalau kemudian lari uang itu ke orang-orang tertentu, tapi saya enggak tahu, sekali lagi itu akan saya sampaikan dengan PPATK, melalui tim ini, nanti mungkin bisa kemudian PPATK menelusuri, bergerak setelah itu, tuturnya.
Baca juga: Mensos Risma Positif Covid-19 Usai dari Arab Saudi
