Liputan6.com, Jakarta Dirjen Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, mengatakan saat ini Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya tengah fokus pada sektor batu bara dalam program joint analysis.

Hal itu disampaikan Ditjen Anggaran Isa Rachmatarwata, dalam Media Briefing Capaian PNBP Semester I, Kamis (4/8/2022).

Fokus kita memang kebanyakan saat ini batu bara, mineral mulai sedikit-sedikit. Bersama teman-teman Kementerian ESDM kita mulai menggali, kata Isa.

Isa menjelaskan,  joint analysis beserta joint program lainnya seperti joint probis (proses bisnis), joint audit, hingga joint collection (ABS), dinilai efektif membantu proses dalam mendeteksi piutang PNBP dan meningkatkan penagihan atas piutang-piutang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PNBP SDA dan KND Kurnia Chairi, menyampaikan, joint analysis yang dilakukan oleh DJA bersama DJP dan DJBC pada tahun 2020 berhasil mengidentifikasi potensi kurang bayar PNBP senilai lebih dari Rp 3 triliun. Sehingga piutang PNBP yang disetorkan ke kas negara sudah mencapai Rp2 triliun.

Sementara, di tahun 2022 ini DJA melakukan joint analysis atas 800 wajib bayar yang juga merupakan wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Akan bisa kita dapatkan sekiranya ada yang tidak secara proper melaksanakan kewajibannya, ujar Kurnia.

Disamping itu, saat ini joint collection juga sedang dilakukan atas perusahaan tambang yang teridentifikasi sudah membayar royalti kepada Kementerian ESDM, namun ternyata belum membayar PNBP penggunaan kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kurnia mencatat, ada sejumlah tunggakan PNBP penggunaan kawasan hutan yang belum dibayarkan sebanyak Rp3 triliun. Kemudian, yang telah berhasil diidentifikasi ada 112 wajib bayar dengan tunggakan PNBP penggunaan hutan senilai Rp1 triliun.

Sebagian sudah melakukan penyetoran, sekitar 90-an wajib bayar. Ada beberapa yang berkomitmen menyetor karena akan dilakukan automatic blocking system, pungkas Kurnia. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sri Mulyani dipastikan kembali jadi Menteri Keuangan. Jokowi ungkap keinginannya dalam perkuat perekonomian Indonesia .