KBRN, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, keterbukaan informasi publik bukan sekedar mengunggah data ke layanan daring, agar diakses masyarakat luas. 

Sebab, menurutnya, keterbukaan informasi publik sangat penting di era digitalisasi seperti sekarang ini, untuk melawan banjir informasi hoaks atau bohong. 

Jadi keterbukaan publik bukan sekedar sebuah instansi punya website dan sekedar meng-upload data dan informasi saja. Tapi juga harus disertai narasi, sehingga data dan informasi yang disampaikan benar-benar informatif dan akurat, katanya dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik, Rabu (4/8/2022).

Ditegakkannya, keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat, bahkan menjadi bagian Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga informasi yang diberikan harus benar, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

Apalagi yang menyangkut data dan informasi yang menyangkut uang rakyat, dalam hal ini APBN. Karena tidak semua masyarakat mengerti istilah-istilah yang ada dalam APBN, ujar Menkeu.

Ia kembali menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam keterbukaan informasi publik. Yakni data dan informasi yang diberikan pada masyarakat adalah informasi akurat dan aktual, serta level kualitasnya benar-benar informatif. 

Kemenkeu melakukan monitoring dan evaluasi dalam keterbukaan informasi publik,  serta melihat bagaiman respon  publik itu sendiri. Transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas,  adalah prinsip tata kelola yang baik dan menjadi ciri bendahara negara, ucapnya.